by

Hatta Hehanussa, Tampung Aspirasi Lewat Reses

Anggota DPRD Maluku, M. Hatta Hehanussa, kembali lakukan penjaringan reses masa sidang II tahun persidangan 2020. Reses kali ini, dipusatkan di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tepatnya di Huamual Belakang, kecamatan Kairatu, Sabtu (12/9).

Saat dihubungi Beritakota Ambon, Minggu (13/9), Politisi Gerindra ini mengaku, masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat.

Menurut dia, reses masa sidang III yang dilakukan di kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa, ini selain menjaring aspirasi masyarakat juga dalam rangka melihat dari dekat kondisi masyarakat yang ada pada dusun Ulisadar, dusun Kambelu, dusun Erang, desa Tahalupu, dusun Tomi-tomi, desa Kairatu, dusun Pakarena dan desa Waimital.

Sebagai representatif dari Dapil V Kabupaten SBB, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku ini mengaku, merasa terpanggil untuk melihat secara dekat keadaan masyarakat pada dusun dan desa yang Ia kunjungi.

Dirinya sempat meluangkan waktu untuk berdialog dengan warga, guna mengetahui keadaan dan kondisi sosial hingga ekonomi masyarakat setempat.

Di sela-sela reses itu, masyarakat mengemukakan sejumlah aspirasi kepada Hatta. Diantaranya, persoalan kelistrikan, jaringan Telkomsel yang kini menjadi kebutuhan utama di masa pandemi Covid-19, kondisi sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan hingga pelabuhan rakyat.

“Banyak hal yang menurut saya, perlu adanya perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten SBB. Dan kunjungan saya ke dusun dan desa tersebut, sekaligus menjadi bagian dari menjaring aspirasi masyarakat di tengah reses yang sementara di jalankan,” tutur Hatta.

Dikatakan, setelah melihat secara dekat, solusinya perlu ada perhatian bersama antara Pemprov Maluku dengan Pemkab SBB. Misalnya, masalah potret kependudukan di bidang perumahan. Di mana, sebagian warga di dusun Tahalupu maupun dusun dan desa lain yang berada pada kecamatan Huamual Belakang dan Pulau Kelang, hingga kini masih menempati rumah yang tidak layak huni.

Persoalan ini, menurut dia, perlu juga ada koordinasi dengan SKPD terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten. Terkait dengan anggaran, jika ADD maupun DD daerah setempat tidak mencukupi.

“Persoalan penduduk harus menjadi perhatian utama di tengah kemajuan pembangunan di era digitalisasi saat ini. Sangat miris,” bebernya.

Bukan hanya itu lanjut, Hehanussa, jika masih dijumpai penduduk Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni, seperti di Huamual. Ini merupakan potret kemiskinan yang masih sangat nampak.

Dimana masih sebagian warga masih menempati rumah yang tidak layak huni. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian utama, agar Maluku bisa keluar dari potret kemiskinan secara nasional.

Bukan hanya itu, masalah lainnya seperti pelabuhan rakyat, krisis air bersih, pembangunan talud pembatasan di bibir pantai, pendidikan seperti sekolah, sarana dan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan yang tidak layak. Ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga jangan hanya menutup mata dengan kondisi yang terjadi.

“Banyak masalah yang ditemui, selama masa reses, mulai dari jalan, jembatan hingga bangunan sekolah yang tidak layak juga patut menjadi perhatian bersama untuk segera diperbaiki. Pasalnya, fasilitas umum ini merupakan jantung dari akses masyarakat untuk keluar dari potret kemiskinan, selain masalah ekonomi,” harapnya.

Sementara persoalan listrik, Hehanussa mengakui, akan menyampaikan langsung ke Komisi II DPRD maluku untuk di kordinasikan dengan pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sebab, seiring perkembangan pembangunan saat ini, baik penerangan seperti listrik maupun jaringan telepon, saling mendukung satu sama lainnya.

Dan jika tidak segera dinormalkan, maka dampaknya sangat buruk terhadap pembangunan daerah ke depan. “Saya berharap, kiranya berbagai persoalan yang disampaikan dalam laporannya sebagai wakil rakyat dari Kabupaten SBB, bisa menjadi perhatian Pemprov Maluku. (RHM)

 

Comment