by

Hena Hetu Dukung Kebijakan Gubernur

AMBON-BKA, Juru Bicara (Jubir) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu, Rauf Pelu kembali angkat bicara terkait polemik perombakan birokrasi lingkup Pemprov Maluku, hingga pergantian Komisariat Utama (Komut) Bank Maluku-Maluku Utara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) belum lama ini.

Menurutnya, pihak lain boleh memberikan masukan atau kritikan namun tidak bisa mengintervensi kebijakan Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam penataan birokrasi hingga pergantian Komut Bank Maluku Maluku Utara, M.A.S. Latuconsina.

Sebab selain gubernur, lanjut Rauf, mantan Dankakor Brimob itu juga sebagai pemegang saham terbesar, sehingga tidak salah jika melakukan evaluasi.

“Tak ada hak satu orang pun di daerah ini untuk mengintervensi kebijakan pak Gubernur Maluku, Murad Ismail. Kalau saran dan kritik, iya. Tapi kalau mengintervensi, itu salah. Dan Hena Hetu tetap ada untuk mendukung pak Murad,” tandas Rauf, saat menghubungi koran ini, Kamis (22/7).

Terkait keputusan gubernur, lanjut dia, untuk menggantikan Kasrul Selang dengan Sadli Le sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Maluku, dan persoalan RUPS-LB Bank Maluku-Malut, banyak pihak yang beranggapan karena ada ketidakcocokan antara Murad Ismail dan sejumlah pihak lain.

Bahkan ada sejumlah pihak yang menilai bahwa kebijakan yang dilakukan gubernur terhadap pergantian Kasrul Selang adalah salah.

“Padahal kan tidak apa-apa. Untuk Bank Maluku, Pak Murad itu pemegang saham terbesar, jadi tak ada salahnya mengevaluasi dengan pergantian. Lalu di pemerintahan, kalau Sekda definitif sakit, ya pantas untuk dinaikan Plh Sekda supaya roda birokrasi tetap berjalan maksimal,” terang Rauf.

Dia menilai, publik tidak perlu membesar-besarkan hal tersebut. Karena kebijakan yang dilakukan memiliki tujuan penting kedepan.

“Pak Sadli Le hanya menjalankan rutinitas sekda. Tapi untuk kebijakan strategis itu bukan kewenangan pak Sadli. Jadi itu hanya Plh, tidak usah dipersoalkan. Pastinya, yang diputuskan pak gubernur sudah dipikirkan matang,” tandasnya.

Rauf menegaskan, sebagai organisasi adat Jazirah Leihitu, akan tetap mendukung apa yang dilakukan Gubernur Maluku itu. Dirinya juga meminta dukungan masyarakat Maluku, untuk memberikan kesempatan terhadap gubernur memimpin Maluku hingga akhir periode.

“Mari kita beri kesempatan untuk pak Murad bekerja. Ini baru dua tahun lebih pak Murad menjabat. Dan hasilnya bisa dilihat, ada sejumlah perubahan di Maluku. Jadi mari sama-sama membantu pemerintah provinsi untuk Maluku yang lebih baik,” pesannya. (UPE)

Comment