by

Husen Bessy Diakui Sebagai Raja Petuanan Lilialy Buru

beritakotaambon.com – Konflik saling klaim raja petuanan Lilialy mulai mendapatkan titik terang, dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru telah mengakui Husen Bessy sebagai raja petuanan Lilialy.

Berdasarkan Keputusan Bupati nomor: 189/153.a tahun 2021 tentang pengakuan raja petuanan Lilialy di Kabupaten Buru, ditandatangani oleh Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, di Namlea, 21 Agustus 2021 lalu.

Baca juga:
Timnas Belanda Akan Berkunjung ke Ambon

Dalam petuanan Lilialy mempunyai empat soa, yakni Kepala Soa Bessy, Kepala Soa Hatlesy, Kepala Soa Tinggapi dan Kepala Soa Turaha.

Kepala Soa Bessy, Yusup Bessy mengatakan, pada 6 September 2015 lalu telah terjadi sebuah profesi pengukuhan raja pada Petuanan Lilialy, Kabupaten Buru. Yakni Husen Bessy yang telah dinobatkan sah sebagai Raja Petuanan Lilialy.

Sebelumnya, sudah diawali dengan musyawarah dan mufakat bersama antara para saniri negeri dan kepala soa diantaranya Kepala Soa Bessy, Kepala Soa Hatlesy, Kepala Soa Tinggapi dan Kepala Soa Turaha.

Baca juga: Reskrim Serahkan Barang Bukti dan Tersangka Dua Kasus

“Jadi kalau ada yang bilang kalau bapak Husen Bessy bukan Raja Petuanan Lilialy, itu tidak benar adanya. Karena sesuai hukum adat dan hukum negara, bapak Husen Bessy telah diakui sebagai Raja Petuanan Lilialy,” ucap Yusup saat konferensi pers, didampingi Raja Petuanan Lilialy, Husen Bessy dan Sekertaris Lembaga Adat lilialy, Budiman lekan/Turaha, di Namlea, Selasa (26/10).

Yusup menjelaskan, surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Buru kepada bapak Husen Bessy sebagai Raja Petuanan Lilialy, bahwa dalam melaksanakan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1002 PK/PDT/2018 tanggal 19 Desember 2019.

Dan berita acara pengukuhan Raja Petuanan Lilialy pada hari Minggu, tanggal 6 September 2015 oleh 4 Soa dan Saniri berdasarkan musyawarah Negeri dan kepala soa.

“Maka Pemerintah Kabupaten Buru memberikan pengakuan kepada Husen Bessy sebagai Raja Petuanan Lilialy. Dan kami punya pembuktian ada semua, karena telah terjadi proses melalui pradilan dalam hal ini dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Kata dia, berdasarkan landasan hukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sehingga bupati berwenang menetapkan masyarakat adat dan kepuasan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor: 761 K/PDT/2017 tanggal 30 Mei 2017.

“Jadi ada orang-orang yang pasang dada saya ini raja, saya ini raja. Raja bukan angkat diri sendiri, tapi raja itu melalui proses kalau tentang adat istiadat Raja itu diproses melalui adat. Dalam hal ini kalau di Petuanan Lilialy yaitu melalui pemilihan, penunjukkan dari pada Kepala Soa dan Sarini serta tokoh-tokoh adat yang ada di Petuanan Lilialy,” paparnya.

Dia menegaskan, sudah ada pengakuan dari pemerintah daerah terhadap bapak Husen Bessy dan Petuanan Lilialy yang diakui oleh bapak Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi.

“Bupati punya kewenangan untuk mengeluarkan satu keputusan pengakuan terhadap Raja dan Petuanan, ini didasarkan atas Permen Mendagri nomor 52 tahun 2014. Jadi kalau ada orang yang stegmen Bupati tidak punya wewenang, itu salah dan keliru,” pungkasnya. (MSR)

Baca juga: Infrastruktur Kecamatan Kilmury Perlu Diperhatikan

Comment