by

Ilegal Oil, SPBU Lateri Disanksi Ringan

Ambon, BKA- Tertangkap tangan saat menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium ke 100 jerigen 20 liter saat tengah malam, pihak SPBU Lateri hanya diberikan sanksi ringan. Yakni tidak mendapatkan jatah premium selama satu bulan oleh Pertamina.

Padahal, pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran pidana yang diduga melakukan praktik ilegal oil dan dapat diproses hukum sesuai pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001, tentang minyak dan gas.
Bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Data yang dimiliki koran ini, kasus ini bermula saat Satgas Covid-19 melakukan patroli Yustisi terhadap sejumlah tempat usaha selama PSBB Transisi, salah satunya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umur (SPBU) di kota Ambon.

Sebelumnya, Satgas juga sudah mendapat laporan dari warga terkait aktivitas jual beli BBM di luar jam opreasional yang dilakukan SPBU Lateri, kecamatan Sirimau. Dan saat ditemui, sekira pukul 22.30 WIT, pihak SPBU sementara melakukan transaksi dengan salah satu oknum.

Dimana kedapatan salah satu pekerja SPBU sementara menjual BBM jenis premium ke dalam jerigen ukuran 20 liter, sebanyak 100 jerigen menggunakan mobil pick up. Sehingga ratusan jerigen yang sudah diisi premium itu, langsung disita dan diamankan pihak Satgas Covid-19 Kota Ambon.

Anehnya, pihak Satgas hanya memberikan sanksi denda sebesar 50 juta kepada pihak pengelola SPBU Lateri. Dan menilai, bahwa persoalan pelanggaran terkait laranganmenjual subsidi ke dalam jerigen, diserahkan kepada pihak kepolisian.

Begitupun dengan pihak Pertamina, yang mengaku bahwa sanksi terhadap SPBU terkait pelanggaran tersebut tidak sepenuhnya ada pada pihak Pertamina. Sehingga Pertamina hanya memberikan sanksi kepada pihak SPBU untuk tidak memberikan jatah premium selama satu bulan.

“Kami ini mitra dengan Pertamina dan kami sudah jelaskan semua ke Pertamina,” ungkap Pengelola SPBU Lateri, Ony, saat ditemui koran ini di SPBU Lateri, Senin, (8/3).

Terkait sanksi yang diberikan Pertamina, kata Ony, siap dijalankan. Yakni tidak mendapatkan jatah premium untuk dijual selama satu bulan. “Prinsipnya kami sudah memberikan semua keterangan ke Pertamina dan sanksinya kami siap menjalaninya,” terangnya.

Disinggung terkait siapa yang memerintahkan melakukan pengisian bensin ke dalam jerigen, Ony mengaku, pihaknya tidak tau dengan kegiatan tersebut. Dengan alasan, kejadian itu terjadi saat malam hari. Dan yang lebih mengetahui kejadian dimaksud, adalah karyawannya yang bertugas malam itu.

Sebelumnya, Kepala Humas Pertamina Cabang Ambon, Edy Mangun saat dihubungi koran ini mengaku, bahwa pihaknya telah mengambil langkah untuk menskors SPBU Lateri. Yakni selama satu bulan tidak akan mendapatkan jatah BBM jenis premium.

Dan saat disinggung soal proses hukum terhadap SPBU Lateri, Edy menilai, hal itu merupakan tanggung jawab pihak kepolisian, jika itu merupakan pelanggaran yang melawan hukum serta ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah menskors untuk satu bulan SPBU lateri tidak dapat jatah premium. Terkait jalur hukum itu kewenangan kepolisan bukan kewenangan kami. Jika kedapatan kriminal, harus dikriminalisasi jika menyelewengkan dari undang-undang Migas,” sebutnya.

Edy juga menambahkan, ketika telah dilakukan pembinaan, dan kemudian hari kedapatan SPBU Lateri mengulang perbuatan yang sama, maka akan dikenakan sanksi berat hingga pencabutan kerjasama dengan Pertamina.
Sehingga diharapkan, aparat kepolisian juga mengambil tindakan atas keresahan masyarakat. Karena ditakutkan, pembatasan premium yang dilakukan pihak SPBU di kota Ambon selama ini, untuk dijual ke pihak industri atau kapal-kapal yang sementara berlabuh di perairan Teluk Ambon.

Tempat terpisah, Komisi II DPRD Kota Ambon, akan melakukan on the spot ke SPBU Lateri hari ini. Tinjauan tersebut dilakukan, untuk memastikan terkait pelanggaran yang telah dilakukan pihak SPBU Lateri.
Karena diduga, pembatasan premium yang selama ini dilakukan pihak SPBU, diduga merupakan bagian dari kejahatan praktik ilegal oil, dengan menjual premium subsidi kepada pihak industri atau oknum lainnya untuk mendapatkan keuntungan besar.

“Besok (hari ini) akan on the spot ke SPBU Lateri. Setelah itu antara manager SPBU, KApolresta Pulau Ambon dan PP Lease, Kepala Disperindag, SKK Migas dan Pertamina. Kami ingin pastikan, kasus yang terjadi sebelum dilakukan rapat dengan pendapat dengan para pihak,” terang Jafri.
Politisi PDIP ini mengaku, on the spot tersebut merupakan agenda pertama setelah masa reses sidang II tahun persidangan 2020-2021 selesai dilakukan pekan kemarin.

“Soal apakah ini akan didorong untuk ditutup, nanti kita lihat hasil tinjauannya di lapangan dan dengar pendapat. BBM subsidi itu harus dinikmati masyarakat. Lihat saja antri dibeberapa SPBU, itu masyarakat antri hanya untuk dapatkan BBM subsidi. Sementara SPBU Lateri ini menjual di luar ketentuan umu. Artinya medianya bukan jerigen, dan mereka juga menjual di luar jam operasi dan ditemukan Satgas saat tengah malam,” bebernya.

Dikatakan, atas kasus tersebut, pihak kepolisian juga terkesan tidak mau menindaklanjuti. Sehingga selesai tinjauan lapangan, Komisi II akan pertanyakan saat rapat dengar pendapat.
“Polisi terkesan tidak mau tindaklanjuti. Makanya nanti kita lihat nanti dalam rapat dengar pendapat. Karena ini bisa diklasifikasi illegal oil. Jangan Pertamina main api juga dibelakang, itu pertamina juga harus clear soal ini,” pungkas anggota DPRD tiga periode ini. (BTA/UPE)

Comment