by

Ingatkan Pemkot Tuntaskan Tunggakan TPP

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon kembali ingatkan Pemerintah Kota Ambon untuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), yang hingga kini belum diselesaikan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far mengaku, TPP hingga Februari 2021 telah measuki 4 bulan, yang belum dibayarkan Pemkot Ambon. Yakni terhitung bulan November 2020 sampai Februari 2021. Untuk itu, Komisi akan terus mendorong agar tunggakan TPP 4 bulan itu segera direalisasikan dalam bulan ini.

“Kita tahu bahwa banyak pegawai sekarang ini bekerja dari rumah, meski begitu mereka tetap bekerja. Jadi mereka harus tetap menerima semua yang menjadi hak mereka, karena telah menjalankan kewajiban,” tandas Far Far, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Jumat (5/2).

Politisi Perindo ini menilai, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon tidak boleh menutup mata terkait tunggakan TPP. Sebab, karena TPP merupakan kesejahteraan pegawai yang harus dijamin oleh Pemkot Ambon., khusus dalam masa pandemi Covid-19.

“Jadi tolong ada perhatian serius dari pak Sekkot, dan ini sudah 2 kali saya katakan kepada publik, kalau pak walikota harus melihat kinerja kepala keuangan juga untuk segera dievaluasi. Karena bukan saja masalah TPP, tapi ada juga soal hutang pihak ketiga dan lainnya. Ada apa dengan pengelolaan keuangan kota, itu yang harus dijelaskan juga oleh pak walikota,” terangnya.

Ia berharap, agar dapat menjadi catatan dan pekerjaan rumah untuk sgera direalisasikan dalam bulan ini. “Kedepannya akan kami himbau, agar selalu di masukkan dalam agenda rapat kerja dewan. Untuk keterlambatan ini, tidak lagi terjadi dan hak pegawai dapat dibayar tepat waktu,” pintanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Apries B. Gaspersz mengaku, sudah dilakukan rapat bersama dengan DPRD, bahwa selesai pembayaran gaji pegawai, akan dilakukan dengan pembayaran TPP. Namun yang dibayarkan hanya TPP bulan Januari 2021.

“Yang jelas kita bayar TPP untuk bulan Januari dulu, sedangkan sisa bulan November dan Desember 2020, akan jalan sambil selesaikan itu. Karena sistim SIPD belum online,” terangnya
Menurut dia, tidak ada penundaan atau keterlambatan pembayaran TPP. Sebab, TPP dibayarkan sesuai dengan kinerja pegawai. Dan di tahun 2020 lalu, sebagian besar pegawai Pemkot Ambon melakukan Work From Home (belajar dari rumah) akibat pandemi Covid-19, sehinggga agak kesulitan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai.

“TPP dibayarkan sesuai dengan kinerja pegawai. Tahun lalu, sebagian besar Pemkot Ambon melakukan WFH. Bagaimana mau bayar TPP, kalau sebagain besar pegawai kerja dari rumah. Uang yang keluar untuk membayar TPP harus dipertanggungjawabkan, kinerjanya seperti apa, terlambatnya itu di mana dan penilaiannya seperti apa dari setiap SKPD. Sehingga agak terlambat sampai akhir tahun,” ujar dia.

Dijelaskan, untuk total TPP per bulan yang dibayarkan kepada pegawai Pemkot Ambon sebesar Rp 3,5 miliar. Dirinya bahwa menegaskan, terkait rumor Pemkot tidak memiliki uang untuk membayat TPP, adalah tidak benar.

“Anggaran TPP satu bulan senilai 3,5 miliar. Pemkot ada uang. Belanja pegawai itu wajib tapi disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Jadi gaji semua terbayar, cuma TPP saja yang belum karena butuh kinerja yang harus dievaluasi. Sementara hutan pihak ketiga, sedang diverifikasi datanya. Dan selesai kita akan on the spot ke lapangan untuk mengetahui benar tidak pekerjaan yang sudah diselesaikan sampai 31 Desember 2020 itu,” rincinya.

Sementara untuk total hutang pihak ketiga, lanjut Gaspersz, sebesar 30 miliar. Dan Pemkot Ambon akan tetap membayar tunggakan tersebut. Akan tetapi, masih perlu untuk melakukan pengkajian data pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. (UPE)

Comment