by

Insiden Sidang Paripurna DPRD KKT, Asisten I Diusir Dari Ruang Sidang

Sidang paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dalam rangka mendengar pandangan fraksi-fraksi terhadap penyampaian Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LKPJ Bupati KKT, menyisahkan polimik.

Pada rapat paripurna itu, Senin (5/7), Asisten I Setda KKT, Frederick Batlayeri, diusir oleh Wakil Ketua I DPRD KKT, Jidon Kelmanutu.

Belakangan diketahui, kalau latar belakan pengusiran itu akibat sakit hati lama Wakil Ketua I DPRD KKT terhadap Asisten I Setda KKT semasa menjabat Kepala Dinas Perikanan.

Wakil Ketua I DPRD KKT, Jidon Kelmanutu, yang dikonformasi via selular, mengakui, hal itu. Pernyataan Frederick Batlayeri saat menjabat Kepala Dinas Perikanan KKT, pada salah satu media online menjadi penyebab insiden pengusiran itu.

“Masa beliau datang ikut acara, yang beliau (mantan kadis) punya pernyataan yang bapak tahu apa itu? Waktu masih jadi kadis, buat saya apa?” kesal Kelmanutu, Selasa (6/7).

Sementara itu, Ketua DPC Partai PDIP KKT, Andreas Taborat, pada group WhatsApp Cahaya Tanimbar, Senin (5/6), mengungkapkan tanggapannya mengenai masalah itu.

Dia mengungkapkan, rapat paripurna merupakan forum tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua. Rapat paripurna terdiri dari rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Contohnya penetapan perda, APBD, penyampaian rekomendasi dan lainnya.

Kedua, rapat paripurna untuk pengumuman. Misalnya, penyampaian laporan kinerja, alat kelengkapan dewan, pengumuman penjatuhan sangsi oleh Badan Kehormatan dan lainnya.

Kedua rapat paripurna tersebut, terang Taborat, berkaitan dengan tugas, fungsi, hak, dan kewenangan DPRD. Disamping itu, ada juga rapat paripurna yang disebut paripurna istimewa, karena dilaksanakan untuk merayakan acara tertentu. Tidak berkaitan dengan fungsi dan tugas. Misalkan pengambilan sumpah/janji anggota dan pimpinan DPRD, peringatan hari jadi kabupaten, HUT RI dan lainnya.

“Dalam kaitan dengan insiden “keluar” atau apapun istilahnya dalam paripurna tadi, menurut saya, pimpinan rapat berkewajiban menjaga tertibnya rapat,” ujarnya.

kata Taborat, seseorang bisa dikeluarkan oleh pimpinan rapat, bila Hadir tanpa diundang, mengganggu kelancaran rapat, melanggar tatatertib rapat dan lainnya, termasuk melanggar ketentuan peraturan UU yang berlaku.

“Tanpa pelanggaran itu, seseorang tidak boleh dikeluarkan dari rapat. Kecuali keluar karena kemauan sendiri,” tutup Taborat.

Sementara itu, Asisten I Setda KKT, Frederick Batlayeri, mengaku, kehadirannya pada paripurna itu karena diundang. “Kami diundang untuk menyaksikan laporan pendapat akhir fraksi sebagai penonton. Otomatis harus terlibat. Saya tidak paham, kenapa Wakil Ketua usir saya dalam ruang paripurna. Itu menyangkut privat soal beda pendapat sewaktu saya masih jabatan sebagai Kepala Dinas Perikanan. Sehingga saya bingung, kenapa saya diusir,” kata Batlayeri.

Dia berharap, persoalan pribadi, jangan dibawa ke dalam paripurna DPRD, seperti yang sudah terjadi. (BTA)

Comment