by

Insun Sangadji Disebut Tabrak Aturan

beritakotaambon.com – Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, menyebut Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbus) Provinsi Maluku, Insun Sangadji, telah menabrak aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Diketahui, Insun Sangadji telah menandatangani pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021.

Padahal sebagai pejabat pemerintah dengan status Plt, dia tidak berhak untuk melakukan itu. Karena sesuai surat edaran BKN Nomor 2/SEA/1v 2009, kewenangan Plh dan Plt bersifat terbatas. Apalagi menyangkut alokasi anggaran.

Baca juga: Pemkot Tak Siap Revitalisasi Pasar Mardika

Bahkan dalam salah satu poin, menjelaskan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian, apalagi menyangkut dengan alokasi anggaran.

Untuk itu, Sarimanela meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail, secepatnya menyikapi hal tersebut. Jangan sampai, langkah Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan akan berimbas pada pembahasan APBD Perubahan maupun kebijakan-kebijakan lainnya.

“Sebagai wakil rakyat, Gubernur diminta cepat mengambil langkah tegas. Jangan sampai berimbas dengan persoalan hukum,” pintanya.

Menurutnya, Insun Sangadji selaku Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penandatanganan persetujuan penggunaan anggaran DAK.

Baca juga:
Kastela Sebut Proyek infrastruktur pendidikan Tidak Mangkrak, Anos: Kastela Jangan Berkelit

“Sikap yang diambil Plt Kadis Dikbud jangan sampai bisa menimbulkan adanya temuan yang timbul dikemudian hari. Dan gubernur sebagai kepala daerah, harus cepat menindaklanjuti persoalan itu,” pungkasnya.(RHM)

Baca juga: SMK Primadarma Selesaikan ANBK

Comment