by

Interpelasi Akan Disampaikan di Paripurna

Ambon, BKA- Penggalangan dukungan dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Ambon untuk mengajukan hak interpelasi kepada Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, nampaknya akan berlanjut, meski tidak didukung pimpinan DPRD.

Bahkan Fraksi PKB memastikan, hak intepelasi itu akan disampaikan saat paripurna penetapan LKPJ. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, Selasa (20/4).

Dia mengatakan, sekalipun dukungan hak interpelasi terhadap walikota tidak disampaikah pimpinan DPRD, dirinya optimis beberapa fraksi yang ada tetap akan mengajukan hak interpelasi saat paripurna Penetapan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2020, setelah selesai dibahas oleh DPRD.

“Yang pasti hak interpelasi itu nanti akan disampaikan saat paripurna. Kemarin kan saat paripurna juga fraksi PKB sampaikan rekomendasi. Kalau belum diajukan itu urusan pimpinan, yang pasti akan disampaikan saat paripurna nanti,” tegas Gunawan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon ini mengaku, hak interpelasi yang akan disampaikan kepada walikota yakni terkait pengembalian sejumlah ASN yang sebelumnya di nonaktifkan oleh Walikota Ambon pasca perombakan birokrasi di awal tahun 2018 lalu. Dimana ada beberapa kepala dinas yang dinonjobkan saat itu, belum juga diaktifkan kembali hingga saat ini.

“Kan maksud dari hak interpelasi itu kan hanya terkait pengaktifan beberapa ASN yang dulu dinonaktifkan. Sampai sekarang ini kan belum diangkat juga. Ini yang kita pertanyakan. Karena sebelumnya itu kan sudah ada rekomendasi dari KASN kepada walikota untuk kembali angkat beberapa ASN tersebut. Tapi sampai sekarang kan tidak ditindaklanjuti. Maka itu, tanyakan juga ke Pansus ASN yang dulu dibentuk,” tuturnya.

Menurutnya, harus ada kejelasan dari walikota terkait status beberapa ASN yang masih dinonaktifkan. Karena sesuai rekomendasi DPRD yang disampaikan saat paripurna penyerahan LKPJ Walikota Tahun 2020 beberapa waktu lalu, juga mendesak terkait hal tersebut.

“Coba lihat, kemarin kan Fraksi PKB juga sampaikan rekomendasi kan. Pastinya nanti disampaikan saat paripurna. Karena kan sudah mencukupi minimal 2 fraksi atau 7 anggota,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, yang dikonfirmasi sebelumnya, mengaku tidak mau membahas terkait hak interpelasi kepada walikota yang digagas Fraksi PKB dan Fraksi Perindo.

“Nanti kita lihat lah, yang pasti Fraksi Golkar kan tidak mendukung soal hak interpelasi. Hal tersebut bisa dikomunikasikan tanpa interpelasi,” singkat Pormes.

Seperti yang diberitakan koran ini sebelumnya, penggalangan dukungan terhadap hak interpelasi kepada walikota Ambon, yakni untuk meminta penjelasan terkait beberapa nasib ASN yang dinonaktifkan sejak awal tahun 2018 lalu.

Dukungan hak interpelasi tersebut bahkan disetujui oleh beberapa fraksi di DPRD Kota Ambon, yakni Fraksi PKB (gabungan dengan PKPI), Perindo, PDI-P, Hanura, dan Demokrat. Namun untuk fraksi Gerindra yang sempat melayangkan rekomendasi saat paripurna, justru ragu-ragu untuk menyetujui hak interpelelasi itu. Belum lagi, beberapa fraksi pendukung pemerintah seperti Fraksi Golkar, PPP dan Nasdem, justru menolak menyetujui hak interpelasi tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, sebelumnya berdalih, hak interpelasi tidak bisa dibuat asal-asalan. Karena mempunyai mekanisme, sekalipun memang menjadi hak setiap anggota DPRD yang dijamin undang-undang.

“Itu kan masih wacana saja. Mekanisme yang dipakai panjang dan alasannya pun akurat. Kalau untuk Gerindra belum, mungkin cuman di komisi aja. Instruksi belum ada,” sebut Latupono.

Dikatakan, sesuai tata tertib DPRD, minimal 7 orang 2 fraksi yang sesuai aturan untuk pengajuan hak interpelasi. Dan jika memang mencapai target, akan dijalankan ke paripurna. Namun karena DPRD merupakan ranah politik, sehingga Fraksi Gerindra menghargai upaya yang digalang sebagian anggota untuk ajukan hak interpelasi. Hanya saja tidak semudah itu, kecuali berdampak sistematis dimasyarakat dan alasan interpelasi kuat untuk dimintai keterangan kepala daerah.

“Sistem interplasi itukan diusulkan ke pimpinan, diberi nomor surat. Kalau memang jalan akan dibuat paripurna. Karena tahapanya masih panjang. Harus ada rambu-rambu yang harus ditaati,” tutup Politisi Koordinator Fraksi Gerindra ini. (UPE)

Comment