by

Interpelasi Walikota Jadi Pertimbangan DPRD

Ambon, BKA- Penggalangan dukungan hak interpelasi kepada walikota yang sebelumnya digagas beberapa fraksi di DPRD Kota Ambon, hingga saat ini masih menjadi pertimbangan pimpinan DPRD. Bahkan hak interpelasi itu dianggap tidak perlu dilanjutkan jika sudah dijalankan oleh walikota.

“Bagi saya, ketika pak walikota sudah menjalankan apa yang menjadi tujuan interpelasi teman-teman fraksi di DPRD, saya rasa itu tidak perlu ada interpelasi,” tandas Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, kepada Koran ini, Selasa (27/4).

Politisi Golkar ini menilai, hak interpelasi yang sebelumnya digagas Fraksi PKB dan Perindo, yang kemudian didukung Fraksi Demokrat, PDI Perjuangan dan Hanura merupakan hak masing-masing fraksi sesuai tupoksi yang ada.

Namun rencana penyampaian hak interpelasi kepada walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk segera mengangkat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sejak tahun 2018 dinonaktifkan hingga saat ini, tentu masih menjadi pertimbangan DPRD, untuk kembali dievaluasi sebelum paripurna penetapan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2020 awal Mei 2021 nanti.

“Soal interpelasi ini kan menjadi hak masing-masing fraksi. Mungkin dalam waktu dekat seluruh fraksi juga akan melakukan pembahasan untuk menilai apakah hak interpelasi itu perlu atau tidak. Karena ini tentunya jadi pertimbangan kita di DPRD. Dan kalau untuk fraksi Golkar sendiri, belum mengarah ke situ. Tapi nanti kita lihat dalam waktu dekat, mungkin ada lobi-lobi lah,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar memastikan, sekalipun dukungan hak interpelasi tersebut tidak disampaikan pimpinan DPRD kepada walikota, Fraksi PKB akan tetap menyampaikan interpelasi saat paripurna penetapan LKPJ Walikota 2020.
Yang mana menegaskan agar walikota segera mengaktifkan kembali beberapa ASN yang sebelumnya dinonaktifkan karena memihak saat pemilihan walikota (Pilwakot) Ambon tahun 2017 lalu.

“Yang pasti hak interpelasi itu nanti akan disampaikan saat paripurna. Kemarin kan saat paripurna juga fraksi PKB sampaikan rekomendasi. Kalau belum diajukan itu urusan pimpinan, yang pasti akan disampaikan saat paripurna nanti,” tegas Gunawan, saat dikonfirmasi koran ini, Senin (20/4).

Menurutnya, harus ada kejelasan dari walikota terkait status beberapa ASN yang masih dinonaktifkan. Karena sesuai rekomendasi DPRD yang disampaikan saat paripurna penyerahan LKPJ Walikota Tahun 2020 beberapa waktu lalu, juga mendesak terkait hal tersebut.

“Coba lihat, kemarin kan Fraksi PKB juga sampaikan rekomendasi kan. Pastinya nanti disampaikan saat paripurna. Karena kan sudah mencukupi minimal 2 fraksi atau 7 anggota,” pungkasnya. (UPE)

Comment