by

ISMAFARSI Minta RUU Kefarmasian Masuk Prolegnas

DPRD kembali di Demo

Ambon, BKA- Kantor DPRD Provionsi Maluku tak sepi dari aksi demo. Kali ini dilakukan puluhan mahasiswa Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi (ISMAFARSI) Maluku, Selasa (29/9).

Aksi itu dilakukan dalam rangka Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacist Day (WPD) pada 25 September lalu itu, mendesak agar RUU Praktik Kefarmasian dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera disahkan menjadi undang-undang.

Didepan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, para pendemo mengatakan, ISMAFARSI merupakan wadah organisai mahasiswa kesehatan yang independen, dan menjadi wadah berkumpulnya aktivis mahasiswa farmasi dalam melaksanakan fungsi sebagai mahasiswa Agent of Change, Social Control dan Moral Force, selalu aktif dan kontributif dalam pergerakan di dunia, khususnya dibidang kefarmasian.

Sehingga mereka meminta agar profesi kefarmasian harus memiliki payung hukum yang jelas dan kuat, dalam bentuk undang-undang.
Sehingga RUU Praktik Kefarmasian harus menjadi UU.

Untuk itu, mereka meminta agar DPR RI lewat komisi IX dapat menyegerakan RUU kefarmasian masuk kedalam Prolegnas Prioritas, serta memanggil para ahli, PP AI dan stakeholder terkait, untuk perumusan dan pembahasan.

Selain itu, DPRD disejumlah wilayah diminta untuk merekomendasikan dan menyampaikan aspirasinya ke DPR RI dan Pemerintah Pusat, agar menjadi pertimbangan untuk menyegerakan RUU Kefarmasian.

Menyikapi tuntutan para mahasiswa farmasi, Atapary mengatakan, tuntatan para pendemo ini penting untuk segera disikapi, karena menyangkut dengan profesi ahli apoteker. Bukan saja di Maluku, tapi juga secara nasional.

“Yang namanya profesi harus dapat dihormati, harus dijunjung, karena tugas-tugas mereka juga menyangkut dengan pelayanan masyarakat yang ada di RS, Puskesmas dan lain-lain. Sehingga harus menjadi perhatian DPRD,” ungkap Ataparry.

Secara kelembagaan, DPRD juga berharap Pemerintah Pusat terlebih khusus Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan DPR RI, dapat menindaklanjuti tuntutan ini. Karena hampir semuanya menjadi kewengan pusat.

“Nanti secara internal, Komisi IV akan mengundang lembaga apoteker yang ada di Maluku, untuk membahas secara lengkap, apa yang menjadi tuntutan mereka. Sehingga dari hasil itu nantinya akan disampaikan ke Pempus, agar semakin kuat. Karena bukan hanya disuarakan mahasiswa, tapi juga masyarakat Maluku lewat profesi kefarmasian,” jelasnya. (RHM)

 

Comment