by

Jaksa Akan Garap Tersangka ADD Haria

AMBON-BKA, Dijadwalkan dalam waktu dekat ini, tim penyidik Cabang Kejari Ambon di Saparua, akan memeriksa tersangka korupsi ADD dan DD Haria, Kecamatan Saparua, Malteng.

Kacabjari Saparua Ardy, mengatakan, tersangka yang dijerat dalam kasus ini akan diperiksa dalam waktu dekat.

Pasalnya, sejak gelar perkara penetapan tersangka, tiga tersangka ini belum pernah diperiksa.

Baca:
Penangkapan Mahasiswa Unpatti Dinilai Salah Prosedur

“Karena ketiganya belum diperiksa jadi kita jadwalkan pemanggilan dulu,” ujar Ardy, Minggu (1/8).

Jaksa berpangkat dua bunga melati ini mengaku, kejaksaan tidak pernah main-main dalam penyidikan kasus tersebut.

“Ini perkara menjadi atensi jaksa, karena ini juga arahan pimpinan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ardy, mengatakan, pasca penetapan tiga tersangka ADD Haria, penyidik kini mulai merampungkan berkas tersangka.

“Berkas tiga tersangka kita rampungkan untuk kepentingan persidangan nanti,” ujar Ardy, Kamis (1/7).

Sekedar diingat, penyidik Kejaksaan Cabang Kejari Ambon di Saparua, resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Kepala Cabang Kejari Ambon di Saparua, Ardy, dalam rilis yang diterima media ini mengatakan, setelah melalui proses penyidikan panjang, penyidik mengantongi dua bukti permulaan yang cukup, sehingga menetapkan tersangka dalam perkara ini.

“Berdasarkan hasil ekspos pada Jumat 18 Juni 2021 lalu, kasus dugaan tindak pidana korupsi ADD/DD Haria tahun 2018, resmi ditetapkan tiga tersangka,” ungkap Ardy, Selasa (29/6).

Baca:
Tengki Septik Desa Namtabung Bau Korupsi

Ketiga tersangka ini yakni, JMM selaku mantan raja Haria, JS Bendahara, dan JM selaku wiraswasta.

“Ketiga tersangka ini ketika dalam proses penyidikan, diduga sebagai otak dibalik korupsi anggaran Negara tersebut, sehingga penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka,” jelasnya.

Jaksa dengan dua bunga melati ini mengaku, berdasarkan perhitungan keruhgian negara, ahli konstruksi dari Poltek Negeri Ambon berpedoman terhadap alat bukti, berupa dokumen-dokumen, keterangan saksi-saksi. Diketahui, jumlah kerugian Negara dalam perkara ini mencapai Rp.300 juta lebih.

“Jadi ini kerugian kurang lebih tiga ratus juta. Itu hitungan ahli dan penyidik,” tandasnya.
Data yang di himpun Koran ini, ADD dan DD ini terjadi penyalahgunaan berkisar ratusan juta rupiah dari jumlah anggaran yang dikucurkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp 2 miliar lebih.
Pengusutan kasus ini, dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang menyebut kalau, ada sejumlah laporan pertanggungjawaban ADD dan DD Haria, modusnya terjadi di mark-up dari item-item pembangunan.

Misalnya, pekerjaan lapangan volly, pekerjaan jalan di lingkungan, pembangunan PAUD, jambanisasi, rumah layak huni, dan pemberdayaan. Semua item-item pekerjaan itu diduga di mark-up. Padahal ketika dikroscek dengan nilai sebenarnya di lapangan, tidak benar. (SAD)

Comment