by

Jaksa Akan Hadirkan Ahli di Kasus ADD Porto

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kecabjari Saparua memastikan akan menghadirkan ahli pidana di dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Porto Tahun 2015-2017.

Kacabjari Saparua, Ardy mengatakan, untuk membuktikan perbuatan pidana terdakwa Marten Nanlohi, JPU akan menghadirkan ahli dari Poltek Ambon untuk memberikan pandangan terkait keahlian dalam perkara ini.
“Kita akan hadirkan ahli, kita ingin ahli membuktikan lebih dalam lagi bahwa itu ada perbuatan pidana atau tidak,” jelasnya.

Dia mengatakan, jika pemeriksaan ahli sudah dilakukan, maka persidangan ADD dan DD Porto tidak lama lagi masuk agenda penuntutan.
“Kalau ahli selesai dihadirkan, maka sudah tak lama lagi, sudah agenda penuntutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dua mantan nara pidana, yakni, Sekretaris Negeri Porto, Hendrik Latupeirissa, dan Bendahara Negeri Porto, Salmon Noya, yang pernah dihukum atas kasus penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Porto Tahun 2015-2017, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bersaksi dipersidangan kasus yang sama dengan terdakwa Raja Negeri Porto, Marten Nanlohi.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (2/12), kedua saksi mengatakan, untuk kasus penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Porto Tahun 2015-2017, semua nota belanja untuk pembelanjaan item-item kegiatan, semuanya disesuaikan dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Negeri Porto.
Semua dilakukan atas kesepakatan kedua saksi, dan Raja Porto atau terdakwa.

“Jadi semua nota belanja dari Tahun 2015-2017, kita bikin sesuaikan dengan RAB desa, Yang Mulia. Semua kita lakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Raja, Bendahara dan Sekertaris,” ungkap kedua saksi dipersidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jeny Tulak, dibantu Benhard Panjaitan dan Feliks R. Wuisan selaku Hakim Anggota. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Rony Samloy Cs.

Saksi melanjutkan, dari penyesuaian nota belanja RAB tersebut, item-item yang dilakukan seperti pengadaan material untuk pekerjaan kontruksi jalan setapak sepanjang 400 meter, misalnya, belanja pasir, batu, semen dan kelengkapan alat-alat kerja lain. “Semua itu selesai kita belanjakan, langsung kita buatkan kwitansi sesuai RAB,” jelasnya.

Selain itu, lanjut saksi, untuk pengadaan Arumbai, anggaran transportasi dan pajak, semuanya dilakukan sama, yakni, disesuaikan dengan RAB Negeri Porto.
“Hanya saja, untuk pekerjaan Arumbai, anggarannya cair dari ADD dan DD Negeri Porto, padahal anggaran itu tidak dipakai karena ada sumbangan dari luar pemerintah setempat. Namun anggaran tersebut dikembalikan ke dinas terkait,” jelas saksi, ketika ditanyakan JPU, Ardy.

Untuk diketahui, lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua, Ardy, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ADD dan DD Porto di Pengadilan Tipikor Ambon, kembali membeberkan kejahatan terdakwa Raja Porto Marten Namlohy.

Lima saksi yang dihadirkan yakni, Saniri Negeri Porto Zeth Tetelepta, Kepala Tukang Dominggus Sihasale, Bos Toko Vanessa Andre Silitongan, Emo Toasi, Bos Toko Bop Motor dan Elis Luter Bos Toko Angin Timur. Dari keterangan para saksi, semuanya memberatkan terdakwa dalam kasus ini.
Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017, Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp 2 miliar.

Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya, pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek Posyandu.
Modus yang dilakukan terdakwa bersama sekertaris dan bendahara, melakukan mark-up dalam setiap pembelanjaan item proyek. Sehingga harga volume naik dari harga aslinya.

“ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) KUHP,” ungkap JPU dalam berkas dakwaannya.(SAD)

Comment