by

Jaksa Banding Putusan Korupsi Kades Fattolo

Ambon, BKA- Tidak puas, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur (SBT) mengajukan upaya hukum banding, terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Ambon.

Kejari SBT merasa putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa Abdullah Refra, Kepala Desa Fattolo pada kasus dugaan korupsi ADD dan DD di desa yang dipimpinnya itu terlalu ringan.

Abdullah Refra dijatuhi hukuman penjara 3,6 tahun. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sebelumnya menuntut terdakwa agar dihukum penjara selama 5 tahun.
Upaya banding pihak Kejari SBT terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon itu diungkap kuasa hukum Abdullah Refra, Dominggus Huliselan, ketika ditemui BeritaKota Ambon di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (26/4).

“Selain alasan putusan hakim ringan, majelis hakim juga mengatakan dakwaan primer tidak terbukti, sedangkan terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsider,” ujar Huliselan.

Menurutnya, sesuai fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah penyalahgunaan kewenangan selaku kepala desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 UU Tipikor, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Namun JPU Kejari SBT berpendapat lain. Mereka menyatakan, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam dakwaan primer atau pasal 2 UU Tipikor.

“Jadi tadi baru kita terima informasi dari jaksa, bahwa jaksa banding putusan klien kami. Tugas kami hanya mencari jalan untuk meringankan hukuman klien. Jadi tetap kami hormati proses hukum yang sedang berjalan,” tandasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon memvonis Abdullah Fefra alias Dula, terdakwa kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Administrasi Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten SBT, dengan pidana penjara selama 3,6 tahun pada sidang 20 April lalu.

Selain pidana badan, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider dua bulan kurungan.
Selain itu, terdakwa juga di hukum membayar uang pengganti Rp 384 juta. Apabila tidak dibayar dalam jangka satu bulan, seluruh harta benda disita untuk dilelang menggantikan kerugian negara. Kalau tidak ada harta benda, maka terdakwa dihukum pidana penjara selama 2,6 tahun.

“Menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” sebut Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak cs.

Terhadap putusan majelis hakim tersebut, JPU Kejari SBT, Rido Sampe, maupun kuasa hukum terdakwa, Dominggus Huliselan, mengatakan pikir-pikir.
(SAD)

Comment