by

Jaksa Bidik ADD Kulur Saparua

Ambon, BKA- Tim penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Saparua resmi membidik kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2016 – 2017.

Kasus yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp.1,2 miliar ini, saat ini menjadi target Kecabjari Saparua dibawa komando Kacabjari Saparua Ardy.

“Mungkin minggu depan, kalau tidak sibuk, saya akan mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sebab, ini laporan sejak tahun 2018 sewaktu mantan Kacab yang lama, dan saya takutkan masyarakat menilai kalau kejaksaan tutup kasus ini,” ungkap Ardy ketika ditemui di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (12/1).

Ardy mengaku, kasus ini awalnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku , namun karena Desa Kulur adalah wilayah hukumnya Kecabjari Saparua, makanya dilimpahkan ke Kecabjari Saparua berdasarkan disposisi dari Kejaksaan Negeri Ambon.

Sesuai laporan warga yang diterima koran ini,dugaan korupsi DD dan ADD Kulur tahun anggaran 2016 – 2017, Kapala Desa Kulur diduga melakukan penggelembungan dana pada program bantuan pengadaan anakan bibit cengkih yang didatangkan dari Negeri Ruta, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, biaya yang dikeluarkan untuk program bantuan pengadaan bibit anakan cengkih sebanyak 10.000 anakan dengan total dana sebesar Rp 180 juta, dengan harga per anakan sebesar Rp 18.000 yang dianggarkan dalam ADD.

Padahal berdasarkan penelusuran yang dilakukan ke Negeri Ruta, pembelian anakan cengkih hanya sebesar Rp 6.000, dan bibit yang tiba di Kulur hanya sekitar 6.000 anakan, itu pun sebagian sudah mati sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Dugaan penyelewengan lainnya adalah pembuatan jalan tani yang tidak transparan, karena biaya sewa alat berat untuk melakukan penggusuran sebesar Rp 25 juta untuk masa kerja 16 hari, namun realisasi penggusuran jalan hanya sembilan hari.

Kemudian tidak ada pemasangan papan nama proyek dan pihak yang melakukan pengerjaan proyek tersebut, sehingga warga tidak mengetahuinya secara pasti. Warga juga menduga adanya penyimpangan bantuan dana untuk lima kelompok tani sebesar Rp 25 juta. Dimana satu kelompok terdiri dari 25 orang dan masing-masing mendapatkan bantuan Rp 600 ribu, satu linggis, dan parang.

Sedangkan alokasi dana sebesar Rp 42 juta untuk bantuan usaha mikro seharusnya menerima Rp 2 juta per orang kepada 21 penerima bantuan, namun realisasinya hanya Rp 1,7 juta dan sisanya Rp 300 ribu untuk pemotongan pajak. Awalnya ada 21 penerima bantuan usaha mikro, tetapi belakangan naik menjadi Rp 82 juta dengan alasan jumlah penerima bantuan naik menjadi 41 orang.(SAD)

Comment