by

Jaksa Bidik Dugaan Korupsi ADD-DD Saleman

Ambon, BKA- Tim jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah saat ini tengah membidik kasus dugaan kasus korupsi penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Malteng.

Kasus dugaan korupsi ADD-DD tahun 2016 hingga 2019 itu dibidik jaksa, berdasarkan laporan sejumlah masyarakat, dengan total anggaran sebesar Rp 2,7 miliar.

“Laporan kasus itu memang sudah kami terima,” kata Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja, saat ditemui di Kantor Kejati Maluku, Senin (9/11).

Untuk langkah selanjutnya, kata dia, penyidik saat ini sedang menunggu proses penyelesaian dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) Saleman, yang tengah diselesaikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Malteng.

Menurutnya, pihaknya sudah melimpahkan kasus ini ke APIP Malteng. Jika ditemukan ada penyelewengan, APIP dapat me­yerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk diproses hukum.

“Sampai sekarang kita masih menunggu rekomendasi APIP Malteng terkait kasus ini. Karena kita tidak bisa lakukan pemeriksaan langsung, tanpa ada hasil pemeriksaan dari APIP,” katanya.

Dugaan ini muncul karena ADD dan DD yang dikucurkan pada tahun 2016 di Negeri Salamen, nilai nominalnya mencapai Rp 750 juta. Namun realisasi pembangunan di lapangan, tidak sesuai dengan itu. Dari fakta ini, diduga laporan pertanggungjawaban ke kabupaten hanyalah fiktif.

Selain itu, di tahun 2017, kucuran DD yang dikucurkan bagi Negeri Saleman sebesar Rp 1.400.000.000. Realisasinya juga dipertayakan. Pasalnya dari pekerjaan di lapangan yang terdiri dari 5 item kegiatan, berupa pembangunan 7 sumur bor dan tong, Pembangunan PAUD, belanja bibit pala dan cengkih sebanyak 200 anakan.

Kemudian, pengadan satu unit mesin air galon isi ulang, pengadaan mesin Chain Shaw kecil dan mesin potong rumput, ternyata bukti fisik dilapangan tidak sesuai anggaran tersebut. Sehingga pelapor menduga, realisasinya pengadaan sejumlah peralatan tersebut telah di mark-up.

Hal yang sama juga ditemukan pada realisasi DD Tahun 2018 dengan nominal Rp 1.700.000.000. Meskipun ada pembangunan fisik, seperti, jalan setapak yang perencanaannya sepanjang 150 meter, tetapi fakta di lapangan hanya dikerjakan sepanjang 100 meter.

Sementara pada pembangunan fisik lainnya, yakni, talud yang pada perencanaannya sepanjang 100 meter, ternyata realisasinya hanya 80 meter. Belakangan, pembangunan talud tersebut juga disinyalir dilakukan tidak sesuai dengan standar yang layak. (SAD).

Comment