by

Jaksa “Cium Bau Korupsi” di Gedung MIPA Unpatti

AMBON-BKA, Kejaksaan Negeri (kejari) Ambon “mencium bau tak sedap”, dibalik megahnya gedung kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Marine Center Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Proyek pekerjaan gedung kuliah senilai Rp 60 miliar itu diduga ada indikasi korupsi. Bahkan pengusutan kasusnya sudah ditingkatkan Kejari Ambon dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fris Nalle, mengatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah FMIPA dan Marine Center Unpatti Ambon, dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat dan tim intelijen Kejari Ambon.

Baca: Segera lapor Jika Terjadi KIPI

Setelah dilakukan penyelidikan, katanya, tim menemukan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. Sehingga Kejari Ambon menaikan status kasus itu ke penyidikan.

“Dari penyelidikan awal, jaksa sudah memeriksa kurang lebih 11 saksi yang mintai keterangan, diantaranya, Kepala Balai Satker Cipta Karya berinisial HK, PPK, Kasatker, BP2JK, Balai Lelang, beberapa saksi dari pihak Unpatti, serta rekanan,” ujar Nallle, di aula lantai II kantor Kejari Ambon, Rabu (28/7).

Menurutnya, proyek ini dibangun megah, namun terdapat beberapa item pekerjaan yang patut diduga ada potensi kerugian keuangan negara. Sebab informasi awal, ada lantai yang ambruk. Padahal gedung itu baru saja diresmikan 22 Desember 2020 lalu.

“Ini kan baru diresmikan, terhitung baru tujuh bulan, tapi ada beberapa bagian yang ambruk. Coba rekan-rekan wartawan pantau sendiri di sana, apakah ada fisik gedung yang ambruk atau tidak?” ungkap jaksa berdarah Timor itu.

Dari hasil penyelidikan awal, tim jaksa sudah mengantongi beberapa dokumen. Sebab modus dugaan korupsi dalam kasus ini diketahui penyimpangan dalam proses lelang, dan ada beberapa item pekerjaan yang memang patut diduga ada kerugian keuangan negara.

“Ini yang kita temukan dipenyelidikan dan akan dikembangkan di tahap penyidikan,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mempertajam kejelasan kasus, serta mencari siap yang paling bertanggung jawab pada proyek nilai jumbo ini.

“Untuk prosesnya di tahap penyidikan ini, kita akan panggil saksi-saksi. Untuk bukti dokumen dan surat-surat, sudah kita peroleh. Ini akan kita kembangkan di proses penyidikan, bahkan kita juga sudah turunkan ahli bersama-sama dalam proses penyidikan nanti. Untuk siapa yang bertanggung jawab, sementara kita cari,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marassabessy, mengungkapkan, proyek ini bersumber dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku tahun 2019/2020 senilai Rp 60 miliar.

Namun untuk memastikan kemana saja dana-dana ini mengalir, harus dilakukan penyidikan lebih dalam lagi.

Baca: BPKP Klarifikasi Saksi Korupsi di DLHP

“Nanti kita dalami lagi, karena informasinya perusahan yang mengerjakan proyek ini dari Aceh. Kalau pihak Unpatti sebagai pengguna anggaran,” pungkas Ruslan.(SAD)

Comment