by

Jaksa Didesak Tetapkan Tersangka Proyek Could Stoge MBD

Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (MBD) diminta segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik es (Could Storage) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Pasalnya, sejak perkara ini dilakukan audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Maluku, belum ada tanda-tanda penyidik pidsus Kejari MBD menggelar ekspos penetapan tersangka.

“Sebagai praktisi hukum, kita mendesak agar penanganan kasus ini segera dituntaskan pihak Kejari MBD. Apalagi, berkas perkara ini sedang diaudit BPKP Maluku,” ungkap Praktisi Hukum di Maluku, Herberth Dadiara, kepada BeritaKota Ambon, Rabu (26/5).

Dari hasil penelusuran kasus ini, lanjut Dadiara, tim investigasi sudah turun melakukan perhitungan di dua proyek tersebut. Olehnya itu, Kejari MBD diminta percepat pengusutan kasus dimaksud.
“Kan sedang diaudit, maka harusnya penyidik intens bangun koordinasi terkait hasil audit perkara tersebut. Tidak bisa penyidik menunggu di tempat,” jelasnya.

Pengacara asal MBD ini menilai, sudah saatnya, setiap penanganan kasus yang dilakukan penegak hukum dikawal masyarakat. Agar tidak terkesan penanganan kasus berjalan lambat.

“Kita tidak punya kepentingan apa-apa, tapi sebagai praktisi hukum dan masyarakat MBD, kita punya hak untuk bersuara demi penuntasan kasus ini, yang dilakukan Kejari MBD,” tutur dia.

Kasi Intel Kejari MBD, Richard Lawalatta yang dikonfirmasi terpisah mengaku, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pabrik es itu, hingga kini berkas masih di auditor BPKP. “Berkasnya masih di BPKP, kita masih menunggu sampai sekarang untuk menetapan tersangka,” kata dia singkat.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (MBD) dalam waktu dekat mengekspos penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pabrik es (Could storage) di Kabupaten tersebut.
Kepastian ekspos penetapan tersangka perkara ini, setelah auditor BPKP turun melakukan audit investigasi di dua lokasi proyek bermasalah yang berada di Desa Moain, Kecamatan Moa dan desa Nuwewang, Kecamatan Palau Letti.

“Saat ini kami hanya tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara pada kedua proyek tersebut. Setelah itu akan dilakukan penetapan tersangka,” ujar Kasi Intel Kejari MBD, Richard Lawalatta melalui selulernya, Selasa ,(20/4).

Data yang dihimpun koran ini, sebelum BPKP melakukan audit investigasi terhadap kedua proyek tersebut, awalnya tim ahli dari Unpatti Ambon turun langsung ke lokasi, untuk melihat secara teknis kedua proyek tersebut apakah dikerjakan sesuai kontrak atau tidak.

“Dalam peninjauan ahli, ternyata ditemukan proyek ini amburadul,” ujar sumber menolak namanya di korankan belum lama ini.
Data Beritakota Ambon terkait proyek ini menyebutkan, tahun 2015, Dinas Perikanan Kabupaten MBD mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp.1.4 miliar untuk pembangunan dua unit cold storage yakni di Letti dan Moain. Proyek tersebut dikerjakan oleh Semmy Theodorus.

Namun dalam perjalanan, terjadi bagi bagi pekerjaan pada proyek ini. Dimana Semmy Theodorus mengerjakan fisik atau bangunan pabrik es tersebut. Sedangkan untuk mesin pembuat es diserahkan kepada John Kay yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dalam pengerjaannya, ternyata terjadi kekurangan volume pekerjaan yang dikerjakan oleh Semmy Theodorus. Begitu juga dengan mesin pengelola dan pembuat es yang ditangani oleh John Kay.

Dimana sesuai dokumen kontrak semestinya mesin produksi es ini mampu memproduksi es sebanyak 2 ton perhari. Namun nyatanya kedua mesin yang ada pada proyek yang dikerjakan Semmy Theodorus tersebut tidak mampu memproduksi es sebanyak 2 ton perhari. Alias mesin yang dibeli sama sekali tidak sesuai spek yang diamanatkan didalam kontrak. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian hingg

Comment