by

Jaksa Diminta Tuntaskan Korupsi Poltek

Ambon, BKA- Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling, untuk Jurusan Teknik Mesin, Politeknik (Poltek) Negeri Ambon, pada 2019 lalu, sampai kini belum memperlihatkannya progres berarti.

Bahkan sampai sepekan kemarin, tim jaksa penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, belum bergerak melakukan penyelidikan dalam kasus yang diduga merugikan uang negara sebanyak Rp 9 miliar ini.

Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, mengatakan, Kejati Maluku seharusnya berani melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Sebab, jika kasus ini tidak diselesaikan, maka wacana publik terhadap institusi Kejati Maluku makin buruk.

“Kejati harus berani usut tuntas kasus ini. Kalau tidak berani usut, maka institusi Kejati disorot,” jelas Sariwating, Minggu (28/1).

Dia mengungkapkan, kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, di laporkan sejak tahun 2019 lalu. Hal itu berarti, Kejati Maluku sudah mengusut kasus ini selama satu tahun lebih.

Namun yang terlihat, sampai sekarang belum ada progres berarti yang ditunjukkan oleh Kejati Maluku, terhadap penyelidikan kasus itu.

Awalnya, katanya, Kejati Maluku terlihat serius. Bahkan permintaan keterangan dari sejumlah pihak telah dilakukan.

“Kejati harus usut serius, kalau tidak, bisa-bisa kita lapor kasus ini kembali ke Kejagung RI,” tandasnya.

Terpisah. Salah satu penyidik di Kejati Maluku, mengaku, terhadap kasus ini memang belum dilakukan progres. Karena memang masih ada beberapa perkara yang menjadi fokus Kejati Maluku untuk diselesaikan.

“Ada beberapa perkara yang harus dituntaskan Kejati dulu. Dan kasus pengadaan peralatan migas Poltek, Kejati juga serius usut. Tapi mereka akan selesaikan kasus-kasus yang sudah ditahap penyidikan dan penuntutan dulu. Tapi intinya, pasti di usut, apalag kerugian miliaran rupiah,” pungkas sumber itu, Minggu kemarin.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi BeritaKota Ambon, mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, saat ini masih dalam tahap penyelidikan. “Kasusnya itu masih tahap penyelidikan. Ikuti saja,” singkat Sapulette.

Sebelumnya diberitakan, Diduga, sejak awal proyek itu dilaksanakan sudah bermasalah. Yakni pada proses lelang, yang disenyalir telah terjadi tindakan nepotisme.

Selain Ketua Panitia Lelang Proyek itu tidak pernah bersama anggota panitia mengevaluasi penawaran, diduga juga kalau pemenang tender ditentukan sepihak oleh ketua panitia bersama Direktur Poltek, maupun unsur pimpinan di lembaga pendidikan tinggi tersebut.

“Jadi pada saat kita dipanggil jaksa, jaksa tanya, kalau memang hanya panitia tanda tangan, lalu cara evaluasi bagaimana? Saya bilang, kita juga tidak tahu pak jaksa, karena password dalam proses pelelangan barang dan jasa melalui sistem pengadaan elektronik juga kami tidak dikasi oleh ketua panitia. Padahal seharusnya, sebagai panitia harus mengetahui hal ini dari proses awal sampai akhir,” ungkap sumber panitia lelang di Poltek Ambon, yang menolak namanya di korankan, Minggu (21/2).

Jadi dalam proyek senilai Rp 9 miliar lebih itu, lanjut dia, ada indikasi kalau kontraktor, Direktur Poltek Ambon, dan Ketua Pokja yang bermain dikasus proyek itu. Termasuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), walaupun belum ada alatnya ditempat.

“Jadi semua proses ini, mulai dari pelelangan sampai menerima hasil pekerjaaan, anggota panitia tidak tahu apa-apa. Sehingga Kejati diminta usut kasus ini sampai ke akar-akarnya,” ungkap Sumber itu lagi.

Dia mengaku, beberapa hari lalu, dalam rapat di internal Poltek Ambon, Wadir II menyampaikan bahwa masalah peralatan Migas, dirinya sudah selesaikan dengan Kejati Maluku, sehingga tidak ada masalah lagi.

“Kejati musti ketahui hal ini, Wadir II seakan-akan anggap remeh masalah ini. Sebenarnya dia mau adu domba jaksa dengan kasus ini juga. Makanya kita minta kejaksaan harus serius usut kasus ini sampai tuntas,” jelasnya.

Tak hanya Ketua Panitia Lelang, Kejati juga diminta periksa Ketua Satuan Pengawas Internal proyek pengadaan alat Migas tersebut. Sebab kesalahan dia adalah, tidak melakukan pengawasan secara baik. Terutama dari kegiatan pelelangan sampai menerima hasil pekerjaan, sehingga terjadi masalah sampai saat ini.

“Jaksa juga harus periksa Ketua Pengawas Internal itu. Jangan-jangan dia juga terlibat dalam perkara ini,” tandasnya.

Dalam kasus ini, praktisi hukum Fileo Pistos Noija, mengatakan, proyek pengadaan peralatan untuk praktek mahasiswa tersebut, telah masuk pidana dan perbuatan itu dinyatakan fiktif.

Hal ini bisa dikatakan fiktif, terangnya, karena pada saat pencairan 100 persen anggaran proyek senilai Rp 9 miliar lebih pada tahun 2019 itu, barangnya tidak ada. Sedangkan pihak panitia sudah bersikeras untuk mencairkan uang. Maka otomatis perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.

“Ini sudah perbuatan fiktif. Tidak bisa dipungkiri lagi, sekalipun barangnya sudah diadakan. Tapi kalau sudah lewat masa kontrak, maka itu sudah ada pidananya disitu,” ungkap Noija, kepada BeritaKota Ambon di Pengadilan Tipikor Ambon, akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, Kasus ini dilaporkan ke Kejati Maluku oleh salah satu anggota senat Politeknik Negeri Ambon, Agus Siahaya, karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon, yang diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan kampus. Misalnya, Direktur Poltek selaku Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, pejabat penandatanganan Surat Perintah Pembayar (SPM), dan juga kontraktor PT Kevin’S Pratama Jaya selaku pekerja proyek.

Modusnya, proyek itu awalnya dilakukan pencairan 20 persen untuk pembayaran awal, sebagai pengikat antara pembeli dengan penjual. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Uang muka yang diberikan sebesar Rp 1.892.000.000 sejak 5 September 2019 lalu. Kemudian waktu pekerjaan selesai pada 9 Desember 2019. Namun pada tenggat waktu yang disepakati, barang tersebut belum kunjung datang di Poltek Negeri Ambon.

Parahnya lagi, sekalipun tidak ada barangnya, namun pihak Poltek melakukan pembayaran kembali nilai kontrak proyek secara keseluruhan atau 100 persen. (SAD).

Comment