by

Jaksa Garap Dua Pemilik Toko, Terkait Temuan BPK di DPRD Kota Ambon

beritakotaambon.com – Tim jaksa penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, marathon untuk mengungkap temuan BPK senilai Rp 5,3 miliar di lingkup Sekertariat DPRD Kota Ambon.

Kembali jaksa melakukan agenda pemeriksaan terhadap saksi. Kali ini, mereka menggarap dua pemilik toko, yakni, CV Dua Gandong dan CV Surya Abadi Pratama, untuk membongkar kasus itu, Rabu (24/11).

Selain kedua pemilik toko tersebut, jaksa penyelidik juga menggarap satu pegawai Sekretariat DPRD Kota Ambon.

Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua, mengatakan, tim penyelidik Kejari Ambon terus melakukan penyelidikan terhadap temuan BPK di Sekertariat DPRD Kota Ambon.

Ketiga saksi itu dimintai keterangan sejak pukul 10.00 WIT hingga pukul 15.30 WIT, dengan 30 pertanyaan.

“Mereka adalah,JK pemiliki CV Dua Gandong, RS pemilik CV Surya Abadi Pratama, dan JP yang merupakan pegawai Setwan DPRD kota Ambon,” ungkap Talakua.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu untuk mengetahui, ada atau tidaknya perbuatan penyimpangan dari perkara tersebut. Sebab temuan BPK terjadi beberapa item pembelanjaan fiktif di Sekretariat DPRD Kota Ambon.

“Kan ini temuan BPK, sehingga kita akan penyelidiki dulu, apakah benar tidak, perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran ini,” tandasnya.

Sementara sumber jaksa di kantor Kejari Ambon mengungkapkan, rangkaian penyelidikan saat ini masih berfokus pada pemilik CV dan pegawai Setwan di DPRD kota Ambon.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjerat beberapa petinggi-petinggi di Balai Rakyat di Belakang Soya tersebut.

Jaksa, ungkapnya, juga tidak mau terburu-buru. Sebab yang diperlukan adalah bukti otentik, berupa keterangan saksi dan sejumlah alat bukti berupa dokumen pencairan dan sebagainya.

“Jadi pada prinsipnya, jaksa juga tidak mau buru-buru. Semua tetap berjalan sesuai protap penyelidik,” tandasnya.

Data yang dihimpun Beritakota Ambon, pasca kasus ini diusut Kejari Ambon, terhitung sudah belasan saksi yang digarap jaksa. Diantaranya, PPK Biaya Rumah Tangga inisial FN, PPK Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih inisial FT, PPK Bepanja Alat Listrik dan Elektronik inisial HM, serta PPK Pembahasan Anggaran inisial LN.

Selain keempat saksi dari PPK, tim juga telah memeriksa Sekretaris DPRD Kota Ambon, Steven Dominggus, bersama empat rekannya, yakni, JP selaku Kabag Pengawasan dan Penganggaran, MP selaku Kepala Bagian TU, SS selaku Bendahara, serta LS selaku Kepala Bagian Legislasi.

Kasus ini terkuak setelah BPK RI menemukan adanya penyimpangan anggaran dalam realisasi sejumlah item dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 5,3 miliar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di DPRD Kota Ambon.

Terkait temuan itu, BPK telah memberikan waktu selama kurang lebih 60 hari untuk dilakukan pengembalian atau penyelesaikan secara internal di parlemen Belakang Soya tersebut.

Namun kesempatan itu tidak digubris tiga pimpinan dan sejumlah anggota DPRD, sehingga Kejari Ambon melakukan pengusutan terhadap temuan BPK RI tersebut, berdasarkan perintah Kajari Ambon, Dian Fris Nalle.(SAD)

Comment