by

Jaksa Harus Kejar Mattitaputy, Siwalette dan Salhuteru

Peran ketiga oknum yang terlibat langsung dalam proyek pengadaan alat simulator untuk jurusan teknik mesin di Poltek Ambon masing-masing Yosep Mattitaputty, Cristina Siwalette dan Fentje Salhuteru harus dikejar tim penyelidik Kejati Maluku.
Sebab, peran ketiga orang ini, mempunyai andil penting terhadap proyek fiktif yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp.1,4 miliar tersebut.

“Jadi Yosep Mattitaputty selaku ketua panitia lelang yang mengatur lelang tanpa melibatkan anggota Pokja. Sementara, Cristina Siwalette selaku pejabatan pembuat komitmen yang mencairkan dana 100 persen tidak berdasarkan pada berita acara hasil pekerjaan dan Fentje Salhuteru selaku pejabat penandatangan surat perintah membayar yang tidak lagi menguji kebenaran dari bukti-bukti pencairan dana,” beber sumber anggota Pokja yang menolak namanya di korankan, Senin (17/5).

Kata dia, Fentje Salhuteru harus diseret ke ranah hukum karena, tidak pernah melakukan pertanggungjawaban dengan benar. Mengapa, saat Salhuteru mencairkan dana tanpa menggunakan berita acara hasil pekerjaan. Sehingga perbuatan Salhuteru bisa dikatakan perbuatan korupsi fiktif. “Dia (Fentje Salhuteru) cairkan dana tanpa melihat berita acara hasil pekerjaan. Ini kan fiktif. Sedangkan untuk perbuatan ketua panitia lelang Yosep Matitaputty,dirinya tidak pernah memberikan password kepada panitia untuk masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa, ” jelasnya.

Sementara Pejabat Pembuat komitmen lanjut dia, pencairan dana 100 persen pada 23 Desember 2019 tidak mendasari berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dan jaminan bank. Bahkan lebih fatal lagi, nantinya pada bulan Februari 2020, barulah yang bersangkutan memangil panitia penerima hasil pekerjaan sekaligus memerintahkan mereka agar menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. “Namun itu juga panitia tidak pernah melihat wujud barangnya seperti apa,” tandasnya.
Terpisah, Gubernur Lira Maluku, Jan Sariwating mendukung Kejati Maluku agar segera mengejar peran ketiga oknum tersebut.

Pasalnya, jika ditelaah peran ketiganya, bisa saja masuk dalam sebuah perbuatan pidana.
“Ini bisa masuk pidana, jaksa harus kejar terus,” jelasnya.
Sariwating menambahkan, untuk itu, dari bukti-bukti yang ada, diharapkan menjadi referensi untuk Kejati Maluku melakukan penyelidikan. “Bukti ini bisa saja menjadi bukti tambahan untuk penyelidik dalam melakukan pengusutan terhadap kasus ini,”tandasnya.

Data yang di himpun Beritakota Ambon di kantor Kejati Maluku, Jumat (23/4), pemeriksaan AS sejak Rabu 21 April kemarin.
“Pemeriksaan pelapor AS itu sejak Rabu kemarin, ini dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat simulator untuk jurusan mesin Poltek Ambon,” ungkap sumber itu menolak namanya di korankan, Jumat kemarin.

Dia mengaku, tim penyelidik menggarap AS selama lima jam di dalam ruang pidsus Kejati Maluku. “Pemeriksaan selama 5 jam, semua seputaran materi laporan yang disampaikan ke Kejati Maluku,” tandas sumber itu.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan pihak terkait terhadap perkara tersebut.

Hanya saja, jaksa dua bunga melati itu tidak bisa menyebut nama dan identitas pihak-pihak terkait yang dimintai keterangan oleh penyidik.

“ Benar ada permintaan keterangan terhadap pihak terkait Rabu, 21 April 2021 kemarin, namun demikian terkait pihak mana dan terkait apa saja karena masih dalam proses penyelidikan sehingga belum dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,” tukas Sapulette saat dikonfirmasi melalui selulernya, Jumat (23/4).

Di sisi lain, sumber terpercaya Beritakota Ambon menyebut, proyek yang melibatkan sejumlah petinggi poltek termasuk Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran ini, mencuat setelah ada laporan yang masuk ke kejaksaan tinggi Maluku. Faktanya, proyek pengadaan barang tersebut fiktif. Pasalnya, anggaran pengadaan barang sudah dicairkan 100 persen namun barang belum juga datang, padahal sesuai kontrak pekerjaan harus sudah selesai di bulan Desember atau 3 Bulan pekerjaan.

“Barang baru datang itu September 2020, ini kan menyalahi ketentuan dari kontrak dan itu diatur dalam Pepres 54 Tahun 2010 yang mengatakan tidak dapat dibenarkan pembayaran saat peralatan belum ada ditangan pengguna, lalu uang yang dicairkan itu kemana, di bulan september uang muka cair sebesar Rp 1.928.000.000 dan sebelum masa kontrak sudah keseluruhan pembayaran,”jelasa sumber yang enggan namanya dipublikasi.

Dikatakanya akibat keterlambatan pengadaan barang tersebut, Politeknik Ambon, harus membayar denda ke ke negara sebesar Rp.1,4 Milliar
“Sesuai ketentuan pada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa milik negara, dimana pengadaan barang melewati batas waktu dari kontrak wajib membayar denda ke negara. Nah dengan nilai kontrak ini, Politeknik harus membayar 200 juta tiap bulan, dan keterlambatan ini sudah 7 bulan sehingga totalnya denda 1,4 milliar,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan penyidik menemukan ada indikasi pelanggaran hukum dalam pengadaan simulator dimaksud, sehingga negara dirugikan atas denda keterlambatan sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018.
“Ada unsur kesengajaan membiarkan kesalahan tersebut apalagi proses ini adalah pengadaan peralatan yang jelas tidak bisa dibiarkan pembayaran melebihi tahun anggaran berjalan, apalagi ada pembayaran uang muka sebesar Rp.1,9 M lebih yang tidak tahu digunajan untuk apa sehingga sampai penutupan tahun anggaran tidak ada barangnya. Seharusnya tidak ada alasan keterlambatan, dikarenakan anggaran yang digunakan dalam pembayaran adalah APBN yang sudah disediakan sebelumnya,”ungkap sumber di Kejati.

Dikatakanya dari hasil pemeriksaan, penyidik akan mengendakan pemeriksaan pihak lain seperti Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, Ketua Panitia penerimaan barang, Penjabat penandatanganan perintah membayar, pejabat pembuat komitmen, serta pengawas internal.(SAD)

Comment