by

Jaksa Harus Tetapkan Bendahara Desa Rarat Tersangka Korupsi

beritakotaambon.com – Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser, diminta menetapkan bendahara Desa Rarat, Lapang Rumalean, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Rarat, Kecamatan Gorom, Kabupaten SBT.

Pasalnya, dari fakta persidangan, Lapang Rumalean, mengaku kalau ia mengelola uang ADD dan DD Rarat, karena menjabat sebagai bendahara desa.

Dalam pengelolaan itu, ketika uang masuk keluar, dia diperintahkan penjabat Muh.Yusuf Rumalean atau terdakwa, barulah uang tersebut keluar.

“Uang masuk keluar itu bendahara tahu, memang bendahara bilang uang itu keluar masuk atas perintah penjabat, tapi ketika kita konfrontir terkait bukti kwitansi, dia bilang tidak ada,” ungkap kuasa hukum terdakwa, Ali Rumauw, dan Ishak Rumakat, kepada Beritakota Ambon, Minggu (22/8).

Kata Ali Rumauw, bendahara Lapang Rumalean harus bertanggungjawab bersama-sama penjabat desa Rarat.
“Indikasi kuat, kalau bendahara juga kelola uang. Jaksa harus periksa dan tetapkan dia sebagai tersangka dalam perkara ini,” tukas Ali.

Ali mengaku, selain keterangan bendahara, ada pun saksi pemilik Toko Cahaya Kataloka, yang diperiksa sebagai saksi di persidangan.

“Dari keterangan saksi pemilik toko, dia bilang bendahara sering belanja bahan-bahan material di toko, namun tidak dibuatkan kwitansi. Maka dari keterangan ini, bisa menjadi pintu masuk untuk menjerat bendahara sebagai tersangka, karena dia turut serta melakukan kejahatan,” tandas Ali.

Sebelumnya diberitakan, dalam dakwaan jaksa mengatakan, kasus ini terjadi setelah pemerintah mengalokasikan anggaran ADD dan DD kepada Desa Rarat sejak tahun 2017,2018 dan 2019 dengan nilai pertahun sebesar ratusan juta.

Namun dalam realisasi, terdakwa tidak transparan, serta sejumlah item di dalam RAB tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Diantaranya, bantuan bahan bangunan kepada masyarakat dan sejumlah kegiatan Desa yang didapati fiktif. Padahal Desa Administratif Rarat, setiap tahun menerima dana dari pemerintah hampir mencapai ratusan juta.

Atas perbuatannya itu, JPU mendakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no. 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment