by

Jaksa Janji Tuntaskan Korupsi ADD Sehati

Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, melalui bidang Pidsus, berjanji akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Sehati, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah.

Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja mengatakan, kasus dugaan korupsi ADD dan DD tersebut nilainya berkisar miliaran. Kejari Malteng juga punya atensi khusus terhadap kasus ini.
“Kejari Malteng punya atensi terhadap pengusutan kasus ini, sehingga pasti dituntaskan, apabila bukti-bukti yang dikantongi kejaksaan jelas ada perbuatan penyimpangan dalam pengelolaan ADD dan DD tersebut,” ungkap Asmin melalui selulernya, Senin (26/4).

Kata dia,terhadap audit ADD dan DD Sehati yang di hitung inspektorat Malteng, ternyata ditemukan hasil ril, adanya indikasi kerugian negara sejak tahun 2017-2020. “Hanya saja, untuk hasil resminya itu, nanti dirampungkan semua selesai lebaran baru diserahkan ke Kejari Malteng untuk ditindak lanjuti,” ujar Asmin.

Eks Kasi Pidsus Kejari SBT ini melanjutkan,untuk saat ini, kasus dugaan korupsi ADD dan DD Sehati masih dalam tahap penyelidikan intel. Sehingga nanti, kalau sudah dilakukan ekspos bersama-sama dengan hasil audit, maka perkara ini dilimpahkan ke bagian pidsus untuk melakukan penyelidikan lanjut.
“Ini berkas kan masih dalam penyelidikan (Lidik) intel, nanti kalau sudah ekspos berkas bersama nilai kerugian negara, baru akan diserahkan ke pidsus untuk ditindak lanjuti,” jelasnya.

Jaksa dengan dua bunga melati itu menambahkan, kasus dugaan korupsi ADD dan DD sehati dilaporkan masyarakat ada terjadi indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan ADD dan DD sejak tahun 2016-2020 dengan indikasi kerugian mencapai Rp.2 miliar lebih.

“Kasus ini menjadi perhatian masyarakat di Negeri Sehati, sehingga Kejaksaan juga punya tekad untuk mengusut tuntas kasus ini,” tandasnya.

Sebelumnnya diberitakan, hasil audit ADD dan DD Negeri Sehati tahun 2017, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah disinyalir terjadi kongkalikong antara Inspektorat Malteng dengan Kejari Malteng.
Pasalnya, berdasarkan ekspos hasil audit ADD dan DD tahun 2017, inspektorat menemukan terjadi kerugian negara sebesar Rp.50 juta. Padahal, anggaran ADD dan DD yang diterima pemerintah negeri Sehati tahun 2017 sebesar Rp. 1,2 miliar lebih.
“Kita masyarakat tolak mentah-mentah hasil audit ini. Saya kemarin koordinasi dengan Kejari Malteng untuk meminta Kejari segere memberitahukan hal ini ke inspektorat. Mana mungkin kerugian hanya Rp. 50 juta,” ungkap Tokoh masyarakat Sehati, Librek Sopacua,melalui selulernya, Minggu (18/4).

Fakta dilapangan, lanjut Librek, tahun 2017 ada proyek pengadaan ternak sebanyak 50 ekor dengan harga Rp.59 juta, namun yang diserahkan ke masyarakat hanya 8 ekor, sisanya, kepala pemerintahan sudah menjualnya. Selanjutnya, Pembangunan Saluran Air dalam negeri dengan anggaran Rp.148 juta, anggaran tersebut cair 100 persen namun fisiknya tidak ada dilapangan. Bukan hanya itu, pembangunan Jalan Tani sebesar Rp.169 juta lebih juga terjadi markp-up.

“Jalan tani ini ada, tapi anggarannya di mark-up, sedangkan pembangunan saluran air dalam negeri itu tidak ada alias fiktif,” bebernya.
Dia mengaku, masih ada sejumlah proyek-proyek atau item-item kegiatan nilainya Rp.5 sampai Rp.6 juta tidak diperuntuhkan sesuai RAB.
“Ini semua dalam laporan 2017. Intinya banyak markp-up dan fiktif,” jelasnya.
Dia pun mengaku, selain anggaran 2017, ADD dan DD tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 juga telah dilaporkan semuanya ke Kejari Malteng untuk melakukan penyelidikan.
“Namun informasi yang diterima, berkas ADD dan DD tersebut sedang diaudit inspektorat. Dan karena ADD dan DD 2017 sudah selesai di hitung dengan hasilnya Rp.50 juta, makanya kita tolak. Itu tidak sesuai fakta dilapangan,” jelasnya.
Jika ditotalkan, lanjut dia, ADD dan DD Sehati mencapai Rp.2 miliar lebih yang salah digunakan Kepala Pemerintahan, Sebab, bukti-bukti telah dirampungkan dan diserahkan ke Kejari Malteng.
Librek mengungkapkan, dugaan korupsi ADD dan DD ini disinyalir dilakoni kepala pemerintah negeri administratif Sehati inisial M.W.
Sesuai data temuan di lapangan, diduga ada sejumlah item pekerjaan yang fiktif.
Diantaranya, pengadaan bantuan kepada nelayan, berupa bodi ketinting, mesin ketinting dan jaring, dengan total Rp.103.500.000.
Kemudian ada sejumlah pekerjaan yang anggarannya diduga di mark-up. Diantaranya, bantuan peralatan pertanian dan perkebunan yang dianggarkan sebesar Rp.30 juta, bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk pelaku usaha ekonomi masyarakat, pekerjaan rehabilitasi perpustakaan, peningkatan sarana taman baca, dan sanggar belajar, pekerjaan proyek air bersih.
“Anggaran untuk belanja bidang kesehatan, diduga terjadi mark-up dan fiktif. Sejumlah item kegiatan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 81.575.000,” beber Librek Sopacua tokoh masyarakat Sehati, belum lama ini.
Dia mengaku, untuk intem-item kegiatan belanja yang lain, telah terlampir dalam laporan yang dimasukan ke kejaksaan.
“Jadi karena tahun 2016, 2017 dan 2018, laporan kami di Kejari Malteng tidak digubris, maka tahun 2019 dan 2020 ini, Kades kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Dan hal tersebut benar-benar terjadi sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Makanya dalam laporan, sudah kita sampaikan semua anggaran lima tahun berjalan,” tukasnya.(SAD)

Comment