by

Jaksa Kantongi Tersangka Korupsi Bandara Banda

beritakotaambon.com – Tim penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Banda Neira, telah mengantongi calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pekerjaan Pemenuhan Standart Runway Strip Bandar Udara Banda Neira.

Plh Kacabjari Banda Neira, Khrisman Sahetapy, kepada Beritakota Ambon, mengatakan, terhadap pengusutan perkara dugaan korupsi Bandara Banda Neira, saat ini penyidik sudah mengekspos ke tahap penyidikan. Informasinya, jaksa sudah kantongi calon tersangka dalam perkara ini.

“Infonya sudah ada calon tersangka. Tapi perkara ini belum bisa jalan, karena menunggu Kacabjari yang baru,” ungkap Sahetapy, di pelataran Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (9/9).

Dari informasi yang beredar, katanya, bukti penyidik sudah kuat untuk dilakukan ekspos penetapan pada kasus ini. Hanya saja, terkendala pimpinan cabang yang baru karena belum ada di tempat tugas.

Baca juga: Polisi Kumpul Bukti Korupsi 81 Desa di Bursel

“Tapi nanti pimpinan cabang yang baru datang, baru teman-teman konfirmasi ke sana saja. Karena itu penyidik cabang Banda yang sidik,” tandas Sahetapy.

Untuk diketahui, dalam perkara ini, terdapat dua terpidana yang dieksekusi pihak oleh Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda, 24 November 2020 lalu ke Lapas kelas II A Ambon.
Mereka adalah Marthen F. Parinussa dan Sijane Nanlohy, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI.

Namun terhadap eksekusi yang dilakukan tersebut, pengacara kedua terpidana itu, Yustin Tuny, tidak puas. Karena selain kedua kliennya, ada dugaan keterlibatan sejumlah pihak lain, yang sampai sekarang belum diungkap kejaksaan.

Misalnya, Welmon Rikumahu yang merupakan orang kepercayaan Marthen Pelipus Parinus, untuk mengatur pekerjaan pembangunan standar Runway Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.

Tuny menjelaskan, Welmon Rikumahu telah mengakui secara terang-terangan di dalam persidangan, kalau dirinya menggunakan uang negara sebesar Rp 340.000.000 untuk kepentingan pribadi.

Namun keterangan Welmon Rikumahu itu tidak ditanggapi Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda, alias mengabaikan fakta sidang dalam kasus ini.

“Berdasarkan putusan pengadilan, tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Ambon, halaman 58, termuat keterangan Wellmon Rikumahu dalam persidangan dibawah sumpah, yang menerangkan kalau dirinya menerima uang sebesar Rp 1. 078.800.000 dari Marthen Pelipus Parinussa, untuk pekerjaan pembangunan Standar Runway Bandar Udara Banda Naira. Sedangkan pada halaman 59, Welmon Rikumahu menerangkan, kalau dia menggunakan uang Rp 340.050.000 untuk membeli mobil truck second dengan harga Rp 138.000.000, dan biaya perbaikan mobil tresebut sebesar Rp 3.000.000,” terang Tuny, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat 1 KUHP, menyebutkan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

Denga demikiam, katanya, tidak ada alasan dalam bentuk apapun bagi Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda untuk tidak membuka kasus ini kembali.

“Ya Welmon Rikumahu hebat juga. Dia menggunakan 340 juta untuk kepentingan pribadi, tetapi tidak dijadikan tersangka. Sedangkan Sijane Nanlohy yang menerima fee perusahaan Rp 55.000.000 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda,” Kata Yustin Tuny.

Dia mengaku, kalau memang Kejaksaan berkomitmen untuk memberantas korupsi, maka seharusnya siapapun yang terlibat kasus korupsi, harus dijerat.

Bukan sebaliknya, Marthen dan Sijane Nanlohy dijadikan tersangka, sedangkan Welmon Rikumahu bersenang-senang tanpa merasa terbeban. Padahal dia telah mengaku menggunakan uang negara sebesar Rp 340 juta untuk kepentingan pribadinya.

“Yang pasti, semua orang dimata hukum itu sama. Hanya saja terhadap proses hukum kasus Bandar Udara Banda Neira, Welmon Rikumahu sangat diistimewakan jaksa.Padahal nyata-nyata dia menggunakan 340 juta untuk kepentingan pribadi, tetapi lolos dari jeratan hukum,” katanya.

Baca juga: Kasus YAB Siap Diadili

Selain Welmo Rikumahu, ada juga dugaan keterlibatan Petrus Marina selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Baltasar Latupeirissa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ruslan Djalal selaku Bendahara Proyek, Norberta Rerebulan selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), Sutoyo Direktur CV. Gria Persada (Konsultan Pengawas).

Namun terhadap mereka, Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda hanya menjadikannya sebagai saksi. Padahal berdasarkan fakta persidangan, mereka juga punya andil yang besar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Bandara Banda.(SAD)

Comment