by

Jaksa Koordinasi Audit Berkas Korupsi SMA 2 Serut

Ambon, BKA- Tim penyidik cabang Kejaksaan Negeri Maluku di Wahai terus berkoodinasi dengan auditor BPKP Maluku untuk kepentingan audit kasus dugaan korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Kacabjari Wahai, Berti Tanate mengatakan, kasus dugaan korupsi SMA N 2 Serut saat ini dalam tahap koordinasi untuk kepentingan audit.

“Tadi baru saja saya koordinasi di BPKP, dan dalam waktu dekat, auditor akan ke Malteng untuk melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi,” ungkap Tanate, Jumat (16/4).

Kata dia, penetapan tersangka dalam perkara ini belum dilakukan, alasannya, penyidik tetap mengikuti prosedur penyidikan, yakni menunggu adanya perhitungan resmi kerugian keuangan negara.

“Penetapan belum kita lakukan, karena kita tunggu hasil audit. Tapi mudah- mudahan setelah auditor melakukan klarifiksi terhadap saksi-saksi, perhitungan kerugian negaranya langsung dilakukan auditor, karena informasi yang saya dengar, tim auditor punya 20 hari kerja untuk perhitungan kerugian negara dalam perkara ini,” tandas Berti.
Sebelumnya, tim penyidik Cabang Kejari Malteng di Wahai, resmi menaikan status kasus dugaan korupsi Pem­bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Serut ke tahap penyidikan.

Naiknya status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan se­telah penyidik melakukan ekspos yang digelar di Kantor Kajari Malteng, Senin (30/3/2020)

Kacabjari Wahai, Berti Tenate mene­gaskan, pihaknya memiliki alasan kuat untuk menaikan status dugaan korupsi pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara ke tahap penyidikan lantaran cukup bukti.
“Jadi, kita ekspos perkara dugaan penyimpangan dana pem­bangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi. Dalam ekspos ini, kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, karena bukti-bukti korupsi cukup kuat,” beber Tanate di Masohi, Selasa Selasa 1 April 2020 lalu.
Tanate mengaku, meski begitu, pihaknya belum resmi menaikan atau menetapkan tersangka kasus dengan nilai anggaran Rp 2, 6 milyar tahun anggaran 2017 yang bersumber dari DAK itu.
Untuk diketahui, sejak proses awal pencairan dana pembangu­nan USB SMAN 2 Kobi, yang bersumber dari APBN 2017 itu, sudah dimulai dengan penyalah­gunaan wewenang oleh kepala sekolah.

“Jadi kegiatan ini dikelola panitia, uangnya dikelola bendahara. Ternyata, uang itu disimpan kepala sekolah, dibelanjakan dan pertanggungjawaban pun dilakukan oleh yang bersangkutan,” beber Tanate.
Disebutkan, karena proyek itu bersifat swakelola, jika ada uang kelebihan dari realisasi proyek itu harus ada pengembalian ke kas negara. Namun, itu tidak dilakukan. Tak hanya itu, Jaksa juga menemukan sejumlah item pembangunan USB yang diduga fiktif.

“Karena dana itu swakelola, sehingga uang itu harus habis pakai. Jika ada uang sisa, itu harus dikembalikan atau tambah volume untuk item pekerjaaan dan itu tidak dilakukan.

Dalam RAB, terdapat pembangunan tiga ruang kelas baru, kantor, perpustakaan, laboratorium dan gudang serta WC, termasuk itu mobiler juga. Jadi dalam pemeriksaan itu, ada volume yang memang spesifikasi teknisnya tidak sesuai. Contoh, pembangunan lapangan olah raga, volume ketebalan ternyata 10 cm, tapi yang terjadi hanya 3, 4, cm. Sementara pembangunan labora­torium dan sanitasi itu tidak ada alias fiktif, tapi laporannya ada di situ,” katanya.
Hasil penghitungan sementara kerugian negara yang dilakukan pe­nyidik dalam proyek itu, negara dirugikan mencapai Rp 895 juta.(SAD)

Comment