by

Jaksa Minta BPKP Audit Dua Kasus Dugaan Korupsi di Bursel

BURU-BKA, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku, untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap dua kasus dugaan korupsi, di Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Surat permintaan tersebut diserahkan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Buru, Azer Jongker Orno, kepada pihak BPKP Perwakilan Maluku, di Kantor BPKP Perwakilan Maluku, di Ambon, Jumat (30/7).

Baca: PA Namlea Sosialisasikan Zona Integritas Menuju WBK

Kajari Buru, Muhtadi, mengatakan tim penyidik telah menyampaikan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara ke BPKP Perwakilan Maluku, dalam perkara timbunan fiktif RSUD Namrole dan kasus tambatan perahu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel.

“Untuk perkembangan perkara timbunan fiktif di RSUD Namrole dan tambatan perahu, hari ini tim penyidik sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku. Kita memohon bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor BPKP Perwakilan Maluku di dua kasus itu,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Jumat (30/7).

Jadi saat ini, katanya, Kejari Buru telah meminta bantuan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, untuk kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bursel. Yakni, kasus MTQ Buru Selatan, timbunan Fiktif di RSUD Namrole dan tambatan perahu.

Baca: Kajati Baru Diminta Tuntaskan Laporan Korupsi

Orang nomor satu di Kejari Buru ini menyebutkan, untuk kasus tambatan perahu di Dishub Bursel dan timbunan fiktif di RSUD Namrole, memang belum dilakukan penetapan tersangka.

“Untuk dua kasus ini, nanti penetapan tersangka akan kita lakukan setelah keluar hasil audit. Jadi sampai saat ini kasus timbunan fiktif di RSUD Namrole dan tambatan perahu, belum dilakukan penetapan tersangka. Akan dilakukan setelah ada hasil perhitungan kerugian keuangan negara,” ungkapnya.

Selain itu, untuk kasus Satpol PP Bursel, belum dilakukan permohonan perhitungan keuangan negara. “Tetapi tidak lama lagi akan dilakukan pemohonnya ke BPKP Perwakilan Maluku,” pungkasnya.(MSR)

Comment