by

Jaksa Minta BPN Blokir Aset Mantan Sekda Buru

BURU-BKA, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buru, memblokir 20 bidang aset tanah dan bangunan milik terpidana korupsi mantan Sekda Kabupaten Buru, Ahmad Assagaf.

Ahmad Assagaf merupakan terpidana terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru.

Permintaan itu disampaikan dalam bentuk permohonan, yang diserahkan langsung oleh Kajari Buru, Muhtadi, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Nurdin Karepesina, di Kantor BPN Buru, Jumat (13/8).

Muhtadi mengatakan, permohonan pemblokiran tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Ambon Nomor 16, pertanggal 14 Januari 2021, yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap harta terpidana, sebagai uang pengganti atau untuk menutupi uang pengganti.

“Pada hari ini, tim jaksa eksekutor dari Kejari Buru berkirim surat kepada BPN Kabupaten Buru, untuk melakukan pemblokiran terhadap 20 bidang aset tanah dan diantara juga ada berdiri bangunan berupa rumah milik terpidana Ahmad Assagaf. Kami sudah berdiskusi dengan bapak Kepala Pertanahan Kabupaten Buru terkait hal ini,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, Jumat (13/8).

Baca juga: Kepala BPN Buru Disertijabkan

Permohonan itu dibuat, teranngnya, agar aset milik terpidana tidak dapat dijualbelikan. Karena jumlah kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh terpidana senilai Rp 9,1 miliar.

“Sebab itu, untuk melakukan penyitaan aset terpidana (Ahmad Assagaf), tim penyidik pertama-tama melakukan pemblokiran atas aset tanah dan bangunan yang kita peroleh berdasarkan hasil tracking oleh bidang intelejen Kejari Buru,” ujar Muhtadi.

Setelah melakukan permohonan pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, lanjutnya, tim penyidik akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang itu maupun harta lain milik terpidana, yang tim penyidik temukan.

Menurut dia, dalam kasus ini, Ahmad Assagaf dan Bendahara Setda Buru, La Joni Ali, terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah, untuk belanja barang dan jasa Sekretariat Daerah tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

Untuk itu, mantan Sekda Buru divonis agar membayar uang pengganti sebesar Rp 11.328.487.705. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda disita dan dilelang untuk menggantikan kerugian negara. Akan tetapi, jika terdakwa tidak memiliki harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3,6 tahun penjara. Serta terpidana juga divonis membayar denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan.

“Jadi kerugian keuangan negaranya itu Rp 11 miliar, dikurangkan dengan yang sudah disita di dalam proses penyidikan dan penuntut sebesar Rp 2,216 miliar, jadi tinggal Rp 9,1 miliar yang belum dikembalikan. Maka penyitaan aset sebagai uang pengganti berjumlah Rp 9 miliar lebih itu, akan kita lelang untuk menutupi kerugian keuangan negara yang harus kita pulihkan,” jelas Muhtadi.

Baca juga: Pangdam Rahawarin Terima Kasih Buat Media

Agar pemulihan kerugian keuangan negara bisa tercapai, orang nomor satu di Kejari Buru ini mengimbau masyarakat agar memberikan informasi terkait aset dan harta terpidana Ahmad Assagaf kepada Kejari Buru. Setelah itu, akan dilakukan langkah selanjutnya.

“Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat yang mengetahui (aset mantan Sekda Buru) bisa memberikan informasi kepada tim Jaksa eksekutor dari Kejari Buru, agar kami bisa optimal melakukan pemulihan kerugian keuangan negara melalui ekskusi harta terpidana,” pungkasnya.(MSR)

Comment