by

Jaksa Minta Keberatan Hartanto Dibuktikan Dalam Pokok Perkara

beritakotaambon.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku, Ahcmad Attamimi, meminta agar keberatan terdakwa kasus dugaan korupsi Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Hartanto Hoetomo, terhadap dakwaan jaksa dibuktikan dalam sidang pokok perkara.

“Yang mulia, kami minta keberatan terdakwa melalui eksepsi yang diajukan dalam sidang pekan kemarin, agar ditolak,” kata Attamimi, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (13/10).

Bahkan dia meminta agar majelis hakim yang diketuai oleh Jenny Tulak tersebut, agar menerima menerima tanggapan JPU atas eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa Hartanto Hoetomo, Arif Sulaiman.

Menurut Attamimi, terdakwa Hartanto Hoetomo selaku Direktur PT Inti Arta Nusantara yang merupakan kontraktor proyek Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), harus bertanggungjawab terhadap kerugian negara sudah terjadi dalam perkara tersebut.

Baca juga: Pernikahan Dini Terjadi di Bursel, Kemenag Maluku Pilih Bungkam

“Yang mulia majelis hakim, kita minta kontraktor harus bertanggungjawab. Tidak bisa tidak. Karena ini kerugian negara bukan sedikit nilainya,” jelasnya.

Untuk itu, JPU meminta agar persidangan perkara dugaan korupsi tersebut harus dilanjutkan. “Kami minta persidangan ini dilanjutkan, dengan agenda pembuktian pokok perkara,” tandas Attamimi.

Sebelumnya, di dalam dakwaan jaksa menyebut, kesalahan terdakwa dalam proyek ini, kesalahan terdakwa dalam proyek ini menerima uang senilai Rp 4 miliar, tapi melakukan pekerjaan tidak sesuai item-item pekerjaan dalam RAB (Rancangan Anggaran Belanja).

Hal ini diungkapkan JPU dalam sidang perdana yang di pimpin Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak, didampingi Feliks R Wuisan dan Jefry S Sinaga sebagai hakim anggota, Rabu (29/9).

Selain itu, terang JPU, status terdakwa dalam proyek itu juga tidak jelas. Tidak hanya itu, dokumen pendukung untuk mengetahui sejauhmana progres pekerjaan proyek ini tidak jelas.

Baca juga: Sidang Kasus Korupsi Rp.4,1 Miliar Tunggu Sidang

Dalam melakukan perbuatan korupsi itu, terdakwa tidak sendirian, akan tetapi dia bersama mantan Kadis PUPR KKT Adrianus Sihasale, Wilelma Fenanlapir selaku PPTK, dan Frans Pelamonia selaku pengawas.

JPU mengatakan, terdakwa bersama rekannya mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak, seperti tidak membuat as built drawing, pemasangan paving block yang tidak sesuai kontrak, tidak melaksankan pekerjaan timbunan sirtu, tidak membuat laporan progres pekerjaan dan laporan bulanan serta melakukan pembayaraan dengan jumlah yang tidak sesuai kontrak.

Baca juga:
Proyek Taman Kota Disebut Kekurangan Volume

Dengan ketidak sesuaian kontrak itu, terdakwa Adrianus Sihasale tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan, yakni pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak pengadaan, terdakwa juga menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100 persen, padahal kenyataannya perkerjaan dilapangan tidak sesuai.

Selain Sihasale, terdakwa Wilelma Fenanlapir selaku PPTK juga yang tidak cermat dalam proses penyusunan amandemen kontrak yang mana ternyata ada penambahan item pekerjaan pemasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai Volume.

Selanjutnya, terdakwa Frans Pelamonia selaku pengawas tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan perhitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan penyedia, serta membiarkan penyedia memasang paving blok tidak sesuai kontrak.

Sementara untuk terdakwa Hartanto Hoetomo selaku kontraktor, ia tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibat dari perbuatan empat orang ini , negara dirugikan sebesar Rp.1.035.598.220,92.

“Perbuatan terdakwa Hartanto Hoetomo didakwa melanggar pasal 2 ayat (1), dan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandas Achmad Attamimi dalam berkas dakwaannya. (SAD)

Comment