by

Jaksa Periksa Sejumlah Saksi di Korupsi ADD Haruku

AMBON-BKA, Untuk memperkuat bukti terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tim penyidik Kejari Ambon terus memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait.

Pemeriksaan saksi-saksi ini diintensifkan, pasca kasus ini naik ke tahap penyidikan. Bahkan pemeriksaan dilakukan sempat terkendala karena kendala transportasi serta kendala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kota Ambon.

“Karena terkendala PPKM di kota Ambon, sehingga jaksa periksa sejumlah saksi di Polsek Salahuttu,” ujar Kajari Ambon, Dian Fris Nalle kepada wartawan, Rabu (28/7).

Baca: Kadispora : Maluku FC Mampu Harumkan Maluku

Menurutnya, penyidikan kasus ini, akan dilakukan terhitung dua hari terturut-turut.
“Dalam dua hari berturut turut ini kita lakukan pemeriksaan saksi saksi di Polsek Salahutu dikarenakan saksi saksi ini terkendala penyeberangan ke kota Ambon, karena harus dilengkapi dengan kartu vaksin, jadi kita berinisiatif pemeriksaan di Polsek,”ujar Nalle.

Menurut Nalle, langkah tersebut diambil agar penyelesaian kasus ini tidak berlarut larut.
“Sekalipun dalam situasi PPKM dan kondisi kota Ambon yang kembali ke zona merah, kita tetap pastikan pengusutan kasus tetap berjalan, yang pasti dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada saat pemeriksaan,”pungkasnya.

Untuk diketahui, pengusutan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat terkait ketidakberesan dalam pengelolaan ADD dan DD sejak 2017,2018 dan 2019 silam.

Kasus ini, Kepala pemerintahan negeri Haruku, Zefnat Ferdinandus cs disebut-sebut sebagai orang yang akan bertanggungjawab.

Baca juga: Polisi Keliru Tetapkan Risman Solissa Tersangka

Pasalnya, dalam pengelolaan AD dan ADD tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara LPJ 100 persen dikerjakan.

Seperti, pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp 22.908.000 dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama namun anggaran cair Rp 64.584.000.
Ada juga kegiatan BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negeri Haruku sebesar Rp 23.000 sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi 25.500. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif.

Bukan hanya itu, dalam kasus ini, ada pun bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000, dan bantuan-bantuan lainnya yang diduga tidak tersalur di masyarakat sedangkan dananya cair 100 persen. (SAD)

Comment