by

Jaksa Sebut Eksepsi Koruptor Taman Kota Masuk Pokok Perkara

AMBON-BKA, Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Taman Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT),kembali digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (4/8).

Sidang terhadap perkara tiga terdakwa masing-masing, Agustinus Sihasale, Wilelma Fenanlampir dan Frans Yulianus Pelomonia dibuka dengan mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan (eksepsi) terdakwa melalui tiga kuasa hukumnya.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat menilai materi keberatan (eksepsi) tiga terdakwa masing-masing Agustinus Sihasale, Wilelma Fenanlampir dan Frans Yulianus Pelomonia melalui kuasa hukum mereka dalam kasus dugaan penyimpangan Anggaran Taman Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.1,3 miliar lebih telah masuk dalam materi atau pokok perkara.

Hal itu disampaikan tim JPU yang terdiri dari Ahmad Attamimi, Y.Ocen Almahdaly Grace Siahaya, dan Novita Tatipikalawan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang dipimpin Jeny Tulak didampingi dua hakim anggota,yakni Jefry Yefta Sinaga dan Felix Rony Wuisan.

Baca juga: Terdakwa Perusak Hutan Adat Sabuai Dihukum

Pada persidangan itu Sihasale didampingi kuasanya Pileo Pistos Noija dan Marcel Hehanussa, Fenanlampir didampingi Kuasanya Rony Samloy dan Yeanly Lopulalan,sedangkan Pelomonia menyerahkan kuasanya pada Marthen Fordatkossu dan Jhon Berhittu.

”Penuntut umum minta sidang terhadap perkara ini tetap di lanjutkan kepada tahap pembuktian yang mulia, selain itu, kita minta agar majelis hakim mengabulkan semua dakwaan dan tanggapan jaksa atas keberatan yang diajukan kuasa hukum terhadap dakwaan kami jaksa penuntut umum,”sebut Ahcmad Attamimi saat membacakan tanggapan tersebut.

Menurut JPU keberatan ketiga terdakwa mengenai kesengajaan penyidik atau JPU memasukan proyek pelataran parkir dengan proyek taman kota padahal nomenklaturnya hanya taman kota telah masuk pokok perkara.

“Sebagai penuntut umum, kita menolak eksepsi ketiga terdakwa yang menilai hasil audit kerugian negara dan kewenangan menentukan kerugian negara bertolak belakang antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku dan ahli konstruksi Politeknik Negeri Ambon Willem Gaspersz,” jelas penuntut umum.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Achmad Attamimi membeberkan, terdakwa mantan kadis PUPR KKT Adrianus Sihasale mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak seperti tidak membuat as built Drawing, pemasangan paving block yang tidak sesuai kontrak, tidak melaksankan pekerjaan timbunan sirtu, tidak membuat laporan progres pekerjaan dan laporan bulanan serta melakukan pembayaran dengan jumlah yang tidak sesuai kontrak.

Dengan ketidaksesuaian kontrak itu, Sihasale tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan, yakni pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak pengadaan, terdakwa juga menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100 persen, padahal kenyataannya perkerjaan dilapangan tidak sesuai.

Selain Sihasale,terdakwa Wilelma Fenanlampir selaku PPTK juga yang tidak cermat dalam proses penyusunan amandemen kontrak yang mana ternyata ada penambahan item pekerjaan pemasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai Volume.

Selanjutnya terdakwa Frans Pelamonia selaku pengawas tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan perhitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan penyedia, serta membiarkan penyedia memasang paving blok tidak sesuai kontrak.

Sementara untuk tersangka Hartanto Hoetomo selaku kontraktor (Belum ditahan), tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga:
Kapolsek Bandara Pattimura Diganti Futwembun

Akibat dari perbuatan empat orang ini , negara dirugikan sebesar Rp.1.035.598.220,92.
“Ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1), dan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap JPU, Achmad Attamimi dalam berkas dakwannya. (SAD)

Comment