by

Jaksa Sebut Keberatan Lucia Izaak Tidak Berdasar

beritakotaambon.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ambon, Eckhart Palapia, menyebut, keberatan terdakwa mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon atas dakwaan JPU, dinilai tidak berdasar hukum.

Hal ini diungkap JPU, saat membacakan nota tanggapan atas keberatan/eksepsi kuasa hukum terdakwa Lucia Izaak di persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (26/10).

Baca juga: BWS Rusak Jalan Ahuru

Menurut Palapia, semua unsur materil dan formil telah lengkap tersusun dalam dakwaan JPU. Sehingga apa yang menjadi perbuatan para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di DLHP Kota Ambon, telah tersusun lengkap dalam dakwaan jaksa.

“Berdasarkan uraian kami JPU, maka perlu diketahui bahwa, surat dakwaan yang dibuat telah disusun secara termat, jelas dan lengkap, sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan kuasa hukum terdakwa, karena sebaiknya nanti dibuktikan semua pada materi pokok dalam sidang lanjutan nanti,” ungkap Palapia, dalam nota keberatannya yang dibacakan di pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Rony F. Wuisan Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Edward Diaz.

Untuk itu, JPU Kejari Ambon meminta kepada majelis hakim agar tetap melanjutkan persidangan sampai ke tahap akhir. Hal ini dilakukan agar membuat terang benderang perkara ini.

“Untuk itu, kami minta agar majelis hakim menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan kuasa hukum terdakwa terhadap dakwaan JPU tersebut, serta meminta agar majelis hakim menolak seluruhnya,” tandas Palapia.

Baca juga: Polisi Belum Tetapkan Tersangka Korupsi CBP Tual

Usai mendengarkan tanggapan JPU, Ketua Majelis Hakim menunda sidang hingga 2 November 2021, dengan agenda putusan sela majelis hakim.

Untuk diketahui, kasus ini, terdakwa mantan Kepala DLHP kota Ambon, Lucia Izaak, mengajukan keberatan atas dakwaan JPU. Dia menganggap dakwaan JPU tidak cermat dan lengkap. Sementara dua rekan terdakwa lainnya, Mauritsz Yani Tabalessy dan Ricky Marthin Syauta, tidak mengajukan keberatan.

Sebelumnya, dalam sidang perdana di pengadilan tipikor Ambon, JPU mendakwa ketiga terdakwa ini, yakni, Lucia Izaak selaku Kepala DLHP Ambon bersama Mauritsz Yani Tabalessy dan Ricky Marthin Syauta, diketahui telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 3,6 miliar.

JPU menyebut tiga terdakwa turut serta melakukan bersama-sama mengelola dana Bahan Bakar Minyak pada DLHP tahun anggaran 2019, tidak sesuai dengan keputusan Wali Kota nomor 397 tahun 2018.

Surat keputusan Wali Kota Ambon itu tertanggal 25 September 2018 tentang penetapan analisa standar belanja sehingga bertentangan dengan pasal 39 ayat (2) PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Perbuatan terdakwa juga melanggar pasal 121 ayat (1) dan pasal 124 ayat (3) PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas JPU.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran BBM kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan analisa standar belanja.

Kemudian terdakwa Lucia memerintahkan membuat daftar pembayaran bahan bakar kendaraan dinas atau operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Terdakwa juga memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA.

Perbuatan para terdakwa diancam melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(SAD)

Baca juga: Kasus DD dan ADD Warloy Kandas di Kejari Aru

Comment