by

Jaksa Sita Barang Bukti Korupsi ADD Haria

Tim penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Barang bukti yang disita, berupa dokumen-dokumen pencairan dana serta bukti-bukti lain.
“Sejumlah bukti kita sudah sita.bukti itu menjadi kekuatan jaksa pada saat pembuktian di persidangan nanti,” jelas Ardy Minggu (18/7).

Menurutnya, terhadap perkara ini, dalam waktu dekat,penyidìk akan memeriksa ketiga tersangka. Pasalnya, sejak penetapan tersangka, jaksa belum memeriksa ketiganya.
“Jadi dalam waktu dekat, kita akan periksa tersangka dulu. Sekaligus untuk melengkapi berkas perkara,” tandasnya.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Cabang Kejari Ambon di Saparua, resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Kepala Cabang Kejari Ambon di Saparua, Ardy, dalam rilis yang diterima media ini mengatakan, setelah melalui proses penyidikan panjang, penyidik mengantongi dua bukti permualaan yang cukup, sehingga menetapkan tersangka dalam perkara ini.
“Berdasarkan hasil ekspose pada Jumat 18 Juni 2021 lalu,kasus dugaan tindak pidana korupsi ADD/DD Haria tahun 2018, resmi ditetapkan tiga tersangka,” ungkap Ardy, Selasa (29/6).

Ketiga tersangka ini yakni, JMM selaku mantan raja Haria,JS Bendahara, dan JM, selaku wiraswasta.
“Ketiga tersangka ini ketika dalam proses penyidikan, diduga sebagai otak dibalik korupsi anggaran Negara tersebut, sehingga penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka,” jelasnya.

Jaksa dengan dua bunga melati ini mengaku, berdasarkan perhitungan kerugian negara, ahli kontruksi dari Poltek Negeri Ambon berpedoman terhadap alat bukti, berupa dokumen-dokumen, keterangan saksi-saksi.

Diketahui, jumlah kerugian Negara dalam perkara ini mencapai Rp.300 juta lebih.
“Jadi ini kerugian kurang lebih tiga ratus juta. Itu hitungan ahli dan penyidik,” tandasnya.
Data yang di himpun Koran ini, ADD dan DD ini terjadi penyalahgunaan berkisar ratusan juta rupiah dari jumlah anggaran yang di kucurkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp 2 miliar lebih.

Pengusutan kasus ini, dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang menyebut kalau, ada sejumlah laporan pertanggungjawaban ADD dan DD Haria, modusnya terjadi di mark-up dari item-item pembangunan.

Misalnya, pekerjaan lapangan volly, pekerjaan jalan di lingkungan, pembangunan PAUD, jambanisasi, rumah layak huni, dan pemberdayaan.Semua item-item pekerjaan itu diduga di mark-up. Padahal ketika dikroscek dengan nilai sebenarnya di lapangan, tidak benar. (SAD)

Comment