by

Jaksa Telaah Hasil Audit Korupsi Setda SBB

beritakotaambon.com – Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bersama Inspektorat Provinsi Maluku, tengah menelaah hasil audit dugaan korupsi Rp 18 miliar di Setda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Telah itu dilakukan setelah bersama-sama melakukan audit investigasi kasus tersebut di Setda SBB, beberapa waktu lalu.

“Mereka sedang menelaah hasil auditnya, informasi seperti itu. Dan saat ini juga, tim pidsus sedang dalami bukti-bukti yang ada,” ungkap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, Selasa (24/8).

Jika hasil audit sudah dihitung dan ada indikasi kerugian negara, maka tentu tim auditor langsung menyampaikan hal itu kepada penyidik.

“Kalau sudah dilakukan perhitungan, maka akan disampaikan ke penyidik. Jadi intinya, tunggu saja. Proses masih bergulir,” tandas Kareba.

Berita sebelumnya, tim Pidsus Kejati Maluku terus melakukan penyidikan, terhadap kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Setda Kabupaten SBB senilai Rp 18 miliar.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, mengatakan, untuk penyidikan terhadap perkara itu, tidak lama lagi sudah mencapai puncak. Artinya, serangkaian penyidikan untuk mencari dua alat bukti, hampir rampung.

“Saya kira, kalau penyidik turun ke SBB dengan Isnpektorat, berarti bukti kita sudah hampir rampung,” ujar Kareba, Rabu (18/8).

Menurutnya, ada beberapa bukti yang telah cukup dikantongi penyidik, dan ada beberapa bukti yang masih kurang, sehingga harus dilakukan klarifikasi di lapangan.

“Ada bukti beberapa yang sudah lengkap, namun ada beberapa yang belum, sehingga harus diklarifikasi langsung di lapangan,” imbuhnya.

Jaksa berpangkat dua bunga melati itu menambahkan, jika tidak ada kendala, tim Pidsus dalam waktu dekat sudah selesai melakukan klarifikasi terkait perhitungan kerugian negara di lapangan.

“Kemungkinan tidak lama lagi, klarifikasi di lapangan sudah selesai dilakukan, maka tentunya bukti-bukti sudah siapa untuk diekspos penetapan tersangka,” tandas Kareba.

Belum lama ini, tim penyidik bersama auditor ke Piru SBB. “Tim sudah berangkat ke SBB. Disana mereka akan melakukan audit, terhadap anggaran yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan ini,” ujar Kareba, Minggu (8/8).

Sebelumnya, mantan Kajati Maluku, Rorogo Zega, mengatakan, penyidik Kejati Maluku menemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di tubuh Setda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2016 senilai Rp 7 miliar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah saksi telah diperiksa oleh Korps adhyaksa, untuk menemukan bukti-bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Bahkan untuk memastikan adanya kerugian negara, jaksa telah meminta Inspektorat Provinsi Maluku untuk melakukan perhitungan kerugian negara untuk memperkuat jumlah kerugian yang sudah dikantongi jaksa.

Menurut Zega, sekitar 7 miliar dana yang ditemukan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan oleh Setda SBB.

“Dari hasil penghitungan penyidik, tujuh miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan, tidak ada sprint. Tujuh miliar rupiah ini perhitungan sementara penyidik,” ungkapnya.

Kata dia, Nomenklatur dalam kasus ini berdasarkan SPDP jaksa, dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana pada Setda SBB termasuk anggaran belanja langsung.

Penyalahgunaan anggaran senilai Rp 18 Miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2016 silam ini diduga kuat ikut menyeret nama Sekda Kabupaten setempat Mansur Tuharea.

Mansur disebut merupakan orang yang paling bertanggungjawab di kasus tersebut, bahkan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada April 2021 lalu.

“Sekda (Mansur) sudah diperiksa sejak awal lebaran lalu (April 2021). Diperiksa masih sebagai saksi,” kata Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Wahyudi, penyidikan sedang berlangsung untuk menemukan tersangka dalam kasus tersebut. “Tersangka belum. Masih proses penyidikan,” ungkapnya.

Di kasus itu Sekda Mansur bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ia bersama dua mantan Bendahara Setda SBB yaitu Petrus Eroplei dan Rio Khormain.

Hingga saat ini, sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa. Bahkan penyidik sedang menunggu hasil audit kerugian negara Inspektorat Maluku.(SAD)

Comment