by

Jaksa Teliti Berkas Tersangka DD di Malteng

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Malteng), mulai meneliti berkas perkara delapan tersangka korupsi Dana Desa (DD) Negeri Pasanea, Negeri Karlutukara dan Negeri Gale-Gale Kabupaten Malteng.

Hal ini dilakukan setelah JPU menerima berkas perkara tahap I dari tim penyidik Polres Malteng.

“Kita sedang teliti berkas korupsi DD tersebut,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja ketika di hubungi melalui selulernya, Selasa kemarin.

Kata dia, berkas perkara ini akan diteliti selama 14 hari ke depan.
“Nanti kita teliti selama 14 hari ke depan. Setelah itu baru kembalikan lagi ke penyidik,”tandasnya.

Mantan Kasi Pidsus Kejari SBT ini mengaku, perkara DD tersebut menyeret delapan orang tersangka, sehingga JPU juga pastikan meneliti berkas tersebut dengan teliti agar tidak buru-buru.

“Kan ini delapan tersangka, jadi harus kita teliti dengan cermat. Tidak bisa cepat-cepat kita kembalikan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, Penyidik Satuan Reskrim Polres Maluku Tengah, akhirnya menyerahkan berkas perkara delapan tersangka korupsi Dana Desa (DD) Negeri Pasanea, Negeri Karlutukara dan Negeri Gale-Gale, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejari Maluku Tengah, untuk diteliti.

Kapolres Maluku Tengah, AKBP Rositah Umasugi mengatakan, setelah dilakukan penyidikan pasca ditetapkan sebagai tersebut, maka Penyidik Reskrim melakukan penyerahan berkas perkara (tahap I) kepada JPU Kejari Malteng.
“Siang tadi, penyidik Unit Tipikor Satreskrim kami (Polres Malteng), melakukan penyerahan berkas Tahap I, kepada JPU untuk diteliti,”kata Kapolres, kepada wartawan di Mapolres Malteng, Kamis (12/11).

Menurut Umasugi, delapan tersangka, masing-masing untuk Negeri Pasanea itu, AW alias Abu (43) Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea, IW alias Idris (41) bendahara Negeri Pasanea.
Kemudian Negeri Karlutukara, masing-masing ME alias Theo (67) Pejabat Negeri Karlutukara, HA alias Hengki (42), bendahara Negeri Karlutukara, dan HR alias Henky(44) sekertaris Negeri Karlutukara.

Negeri Gale-Gale, masing-masing SW alias Salim (41), Mantan KPN, Mardin (52) Mantan bendahara negeri, SA alias Syawal (37) mantan Sekertaris Negeri.
“Ada tiga berkas perkara untuk mereka (delapan tersangka), masing-masing Negeri dengan berkas perkara mereka. Misalnya Pasanea, dua tersangka satu berkas, kemudian Negeri Karlutukara, empat tersangka satu berkas dan Gale-gale, tiga tersangka satu berkas,”jelas Kapolres.

Orang nomor satu di Mapolres Malteng ini, para tersangka ini dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Untuk tersangka Negeri Gale-gale, selain pasal diatas juga di jounto kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana. Sementara untuk tersangka Negeri Karlutukara, ditambahkan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman untuk mereka diatas tujuh tahun penjara,”kata Umasugi.

Wanita dengan dua melati dipundaknya ini berharap, agar berkas perkara kedelapan tersangka itu segera dinyatakan rampung atau lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Malteng, sehingga para tersangka ini bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dihadapan majelis hakim.
“Jika tidak ada kendala atau yang perlu diperbaiki, agar berkas perkara mereka bisa dinyatakan lengkap atau P21 sehingga kita segera tahap II atau pelimpahan berkas, perkara, barang bukti dan tersangka, untuk selanjut mereka disisangkan,”tandas mantan Wakapolres Maluku Tenggara ini.

Untuk diketahui, mereka ini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Unit Tipikor Satreskrim melakukan ekspose perkara, di Mapolres Malteng, Senin 28 September 2020.

“Secara formil dan materil telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan dana desa tiga Negeri tahun anggaran 2015 dan 2016 yang merugikan keuangan negara, sehingga mereka yang tadinya sebagai terlapor dan juga saksi, kami tetapkan sebagai tersangka,” jelas Kapolres Maluku Tengah, AKBP Rositah Umasugi, saat itu.

Dikatakan, AW alias Abu (43) Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea, IW alias Idris (41) bendahara Negeri Pasanea, oleh penyidik disebut sebagai orang yang bertanggung jawab terkait korupsi dana desa Negeri Pasanea tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan kerugian negara berdasarkan audit investigasi BPKP sebesar 255.910.344 rupiah.

Sementara itu, ME alias Theo (67), HA alias Hengki (42), dan HR alias Henky (44), diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa Negeri Karlutukara tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP sebesar 215.703.215 rupiah.

Dan SW alias Salim (41), Mardin (52), SA alias Syawal (37), ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa Negeri Gale-Gale tahun anggaran 2015 dan 2016 yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan jasil audit investigasi kerugian negara oleh BPKP sebesar Rp. 268.574.993. (SAD)

Comment