by

Jaksa Temukan Indikasi Korupsi ADD Haruku

Ambon, BKA- Setelah melalui serangkaian penyelidikan, dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait, Kejaksaan Negeri Ambon, akhirnya mengekspos kasus dugaan korupsi ADD Haruku, tahun 2017-2018, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Pekan kemarin, kami sudah ekspos kasus dugaan korupsi ADD Negeri Haruku,artinya kalau sudah ekspos, maka indikasi perbuatan melawan hukum sudah tercium,” ungkap Kasi Intel Kejari Ambon Sunoto kepada wartawan, Senin (25/1).

Guna menindaklanjuti hasil ekspos pihaknya telah menyusun administrasi untuk kemudian akan dilimpahkan ke Pidsus.
“Sementara pemberkasan administrasi untuk kemudian di serahkan ke Pidana Khusus (pidsus),” singkatnya.
Ditanyakan soal, jumlah pihak-pihak terkait yang diperiksa dalam kasus ini, kata Sunoto, semuanya berjumlah 35 orang.

“Sudah 35 orang diperiksa, sementara raja negeri Haruku belum diperiksa,” jelasnya.
Sebelumnya, Jaksa Kejaksaan Negeri Ambon mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus Dana Desa Haruku Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Malteng, Senin 21 September 2020 lalu.
“Benar hari ini ada pemeriksaan beberapa pihak terkait dalam kasus ADD Desa Haruku,” ungkap Kasi Intel Kejari Ambon, Sunoto.

Untuk diketaui Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sudah melakukan pemeriksaan terkait kasus Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Desa (ADD) di Desa Haruku sejak tanggal 6 – 10 Desember 2019 silam.
Pemeriksaan ini atas rekomendasi Kejaksaan Negeri Ambon atas laporan warga terkait dugaan korupsi dana miliaran rupiah tahun 2017-2018.

Dugaan korupsi yang dilakukan Kepala pemerintahan negeri Haruku Zefnat Ferdinandus Cs patut diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut.
Raja Negeri Haruku dalam pengelolaan DD dan ADD tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara LPJ 100 persen dikerjakan.

Seperti kasus BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp 22.908.000 dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama namun anggaran Rp 64.584.000.

“Pasalnya BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negari Haruku sebesar Rp 23.000 sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi 25.500. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif,” ungkap salah satu sumber media ini.

Dalam kasus bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000.
“Bantuan rumah tidak layak huni tahun 2018 dananya dikemanakan, sehingga bisa pakai dana tahun 2019 untuk menutupi tahun 2018,” tudingnya. (SAD)

Comment