by

Jaksa Terus Dalami ADD Haruku

Ambon, BKA- Tim intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon masih terus mendalami bukti-bukti keterlibatan pihak-pihak tertentu, yang bertanggung jawab dalam penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Menurut Kasi Intel Kejari Ambon, Sunoto, pengusutan perkara ini masih terus dilakukan tim intelejen Kejari Ambon. Bahkan sudah belasan pihak terkait yang dipanggil, untuk dimintai keterangan.

“Yang jelas saya lupa jumlahnya berapa. Tapi memang sudah belasan orang yang dimintai keterangan,” ungkap Sunoto, ketika dihubungi melalui selulernya, Selasa (20/10).

Di sisi lain, sumber jaksa kepada koran ini, mengatakan, untuk pengusutan kasus dugaan korupsi ADD dan DD 2017-2018 di Negeri Haruku, tim intelejen telah mengantongi beberapa alat bukti awal yang kuat, untuk melakukan ekspos perkara.

“Pasti naik sidik (penyidikan), kalau gelar perkara. Karena jaksa punya bukti itu kuat dan akurat,” beber sumber itu menolak namanya di korankan.

Soal siapa-siapa yang diduga dalang dibalik kasus dugaan korupsi itu, katanya, masih dirahasiakan. Karena kasusnya masih dalam penyelidikan tim.

“Jangan masuk ke situ dulu. Intinya masih penyelidikan, jadi harus pertahap,” pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan, tim intelejen Kejari Ambon sedang melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Kasi Intel Kejari Ambon, Sunoto, yang dihubungi Beritakota Ambon, membenarkan informasi pengusutan kasus ADD dan DD tersebut Haruku.

Menurut dia, Kejari Ambon sedang melakukan permintaan pihak-pihak terkait dalam kasus ADD dan DD ini. “Iya benar. Namun progresnya sekarang, kita dalam permintaan pihak-pihak terkait, termasuk pengumpulan bahan dan keterangan. Dan karena masih penyelidikan, jadi kita sifatnya permintaan keterangan awal dulu,” ungkap Sunoto, Selasa (22/9).

Sesuai data yang di himpun di Kejari Ambon, kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haruku diduga disalahgunakan oleh petinggi di negeri tersebut. Bahkan bukti-bukti yang sedang dikantongi pihak kejaksaan, merupakan data akurat. Kemungkinan menunggu waktunya akan dipublis secara terang-benderang.

Untuk diketahui, kasus ini tercium setelah Kejari Ambon menerima laporan warga setempat. Kemudian Kejaksaan memberikan rekomendasi kepadaTim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan audit terhadap dana desa tersebut, sejak Desember 2019 lalu.

Data yang diperoleh dari warga setempat, Raja Negeri Haruku dalam pengelolaan AD dan ADD tahun 2017 hngga 2018, diduga banyak fiktif. Sementara LPJ 100 persen dikerjakan.

Seperti item pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp 22.908.000 dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran Rp 64.584.000 dicairkan.

“Pasalnya BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negari Haruku sebesar Rp 23.000, sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi Rp 25.500. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017 sampai 2018 fiktif,” ungkap sumber itu.

Dirinya menambahkan, dalam kasus bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000.

“Bantuan rumah tidak layak huni tahun 2018 dananya dikemanakan, sehingga bisa pakai dana tahun 2019 untuk menutupi tahun 2018,” tudingnya.

Tak hanya itu, bantuan pangan satu ton beras tahun 2018 sebesar Rp 10.361.679 dalam RAB, sementara masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa.

“Kalau ada bantuan beras satu ton, beras itu dibawa ke mana? Dalam RAB ada, tapi fiktif dilapangan,” kesalnya.(SAD).

Comment