by

Jaksa Terus “Kejar” Bukti di Kasus PLTMG

Ambon, BKA- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus bekerja keras, untuk mengungkap sejumlah bukti di dugaan korupsi penjualan Lahan untuk kantor PLTMG Namlea, Kabupaten Buru, agar diketahui siapa aktor utama dibalik dikasus itu.

Hal itu terus dilakukan pihak penyidik Kejati Maluku, walau terus diserang oleh pihak tertentu, terutama terkait hasil putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka di kasus itu beberapa waktu lalu.

Sumber penyidik di Kejati Maluku mengatakan, penyidik Kejati Maluku hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan marathon, untuk dapat mengungkap aktor utama di balik kasus dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sekira Rp 6 miliar lebih.

Menurut dia, pihak penyidik memiliki bukti kuat, kalau lahan yang dipakai untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea itu merupakan lahan milik negara. Sehingga Fery Tanaya diduga melakukan perbuatan pidana dalam proses penjualan lahan tersebut.

“Pokonya jaksa pasti sudah punya bukti kuat. Lihat, beberapa hari lalu, pernyataan pak Kajati. Bahwa Fery Tanaya itu tidak punya lahan dan rumah di Kabupaten Buru. Itu sesuai laporan tim disana,” ungkap sumber jaksa yang menolak mananya dikorankan, Senin (19/10).

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penjualan lahan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea, Kabupaten Buru, penyidik sudah mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi lagi untuk besok (hari ini).

Agenda pemeriksaan itu diketahui berdasarkan pemberitahuan dari tim jaksa bagian pidsus. “Untuk kasus dugaan korupsi PLTMG Namlea, sudah diagendakan untuk pemeriksaan saksi, Selasa, 20 Oktober, di kantor Kejari Buru,” ungkap Sapulette, melalui selulernya, Senin (19/10).

Sebelumnya diberitakan, babak baru perseteruan antara antara pihak Kejati Maluku dengan salah satu saksi, Fery Tanaya, yang sempat dijadikan tersangka beberapa waktu lalu, namun status itu dicabut berdasarkan putusan praperadilan akhir September lalu.

Fery Tanaya memlalui kuasa hukumnya, Henry Lusikooy, meminta penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku berhati-hati dalam penyidikan kasus itu, kalau ingin melibatkan kliennya.

Bahkan, kata Lusikooy, pihak Kejati Maluku sebaiknya menggunakan ahli bahasa dalam menerjemahkan amar putusan Praperadilan.

“Memang diakui, bahwa putusan praperadilan tidak menggugurkan pokok perkara. Tapi disisi lain, Kejati harus tahu, apa itu amar putusan praperadilan yang disampaikan majelis hakim dalam sidang pembuktian praperadilan tersebut. Inilah yang harus dicermati oleh Kejati,” ungkap Lusikooy, Minggu (18/10).

Dia mengatakan, penyidik Kejati harus mencermati amar putusan praperadilan pada point dua, yang menyatakan, penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, yang tertuang dalam surat perintah penyidikan (Sprindik) adalah tidak sah. Karena ada dua surat Sprindik, pertama pada tahun 2019, dan ke kedua tahun 2020.

“Maka dengan adanya kata berdasarkan, yang menunjuk kepada pasal, seharusnya penyidikan kasus Fery Tanaya kalau tetap pasal 2 dan 3, berarti itu sudah dinyatakan tidak sah. Makanya saya sarankan kepada penyidik Kejati Maluku agar menggunakan ahli bahasa dalam menerjemahkan amar putusan praperadilan Fery Tanaya, khususnya pada amar putusan poin ke dua itu,” tandas Lusikooy.(SAD).

Comment