by

Jaksa Terus Koordinasi Audit Irigasi Sariputih

Ambon, BKA- Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku-Maluku Utara terkait audit nilai kerugian negara terhadap berkas korupsi Irigasi, di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Menurut Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, berkas perkara dugaan korupsi dengan nilai kontrak pekerjaan Irigasi sebesar Rp 2 miliar lebih ini, maka penyidik hingga saat ini, terus membangun koordinasi untuk kepentingan audit.

“Jadi untuk korupsi Irigasi, penyidik terus koordinasi dengan BPKP untuk meminta audit penghitungan kerugian keuangan Negara,” jelas Sapulette, Senin (26/10).

Jika dalam penyidikan yang berlangsung, sebut Sapulette, ditemukan permintaan dokumen dari BPKP ke penyidik, maka penyidik pastinya menyiapkan dokumen tersebut.

“Intinya penyidik tinggal menunggu saja, kalau ada permintaan apa oleh BPKP, penyidik tinggal penuhi saja, hal ini dilakukan untuk kepentingan audit kasus yang menyeret lima orang tersangka ini,” pungkas Sapulette.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja kepada koran ini mengatakan, berkas korupsi Irigasi Sariputih saat ini penyidik sedang menunggu hasil audit dari BPKP. Meski begitu, Asmin berjanji dalam tahun ini berkas perkara ini pasti sudah dilimpah ke Pengadilan Tipikor Ambon untuk kepentingan persidangan.

“Jadi berkas perkara Irigasi ini sudah lengkap, tinggal kita limpah saja kalau sudah ada hasil audit yang dikantongi resmi dari BPKP,” ungkap Asmin Jumat kemarin.

Menurutnya, jangankan berkas perkara lengkap, berkas dakwaan untuk ke lima tersangka yakni Ahmad Litiloly PPTK, pembantu PPTK Markus Tahya, Dirut CV Surya Mas Abadi, Yonas Riuwpassa, peminjam perusahan atau kontraktor Benjamin Liando, dan Megy Samson selaku KPA, sudah disusun semuanya oleh JPU.

“Kita penyidik, kita juga bertindak JPU, jadi semuanya sudah lengkap. Pokoknya tunggu saja, kalau sudah diserahkan, maka perkara ini langsung sidang,” jelasnya.

Asmin juga menyebut, dalam penyidikan yang dikantongi, proyek pekerjaan Irigasi Sariputih fisiknya memang ada dilapangan, namun pekerjaan itu dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak.

Pada akhirnya, dari hasil temuan ahli, ada campuran material untuk pengecoran tidak sesuai, misalnya, semen dan pasir terlalu mudah.

“Itu kan saluran bendungan toh, proyek ini kan ada bendungan yang dibangun BWS juga, tapi terpecah-pecah. Tapi khusus untuk Irigasi yang dibangun Dinas PU Provinsi, anggarannya Rp 2 miliar. Mereka membangun berbentuk huruf T. Tapi ternyata tidak sesuai kontrak,” beber dia.

Dari anggaran Rp 2 miliar itu, kata dia, ada anggaran sekitar Rp 800 juta lebih yang disalahgunakan, sesuai hitungan ahli di lapangan. Dan tersangka Megy Samsung sebagai KPA yang melakukan tanda tangan SPM, dan dia juga turun di lapangan.

Hanya pada saat, pencairan tersangka tidak turun di lapangan mengecek fisik proyek. Dari laporan harian dan bulanan, panitia PPTK, tersangka pakai untuk menandatangani SPM.

“Makanya saya tanyakan, bagaimana bisa menilai pekerjaan itu selesai lalu lakukan pencairan dengan tandatangan SPM, ternyata panitia itu ambil hasil laporan dari Beni Liando, jadi mereka copy paste dokumen dari tersangka Beni Liando selaku kontraktor baru tanda tangan SPM untuk pencairan,” jelasnya.

Dia mengaku, kelima tersangka ini diancam melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment