by

Jaksa Terus Koordinasi dengan BPKP

Audit Kasus PLTMG
Ambon, BKA- Tim Penyidik Kejati Maluku terus melakukan koordinasi terkait audit perhitungan kerugian negara ke kantor BPKP Maluku-Malut, dalam perkara dugaan korupsi PLTMG di Desa Sawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru.

“Jadi untuk saat ini, tidak ada pemeriksaan saksi. Fokus jaksa sekarang adalah audit kerugian negara,” ungkap Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, Kamis (5/11).

Menurutnya, progres penyidik Kejati Maluku yang dilakukan saat ini adalah klarifikasi oleh auditor, dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara.

”Semua ini karena kepentingan audit saja. Mengingat, penyidik tidak lagi menggunakan berkas audit lama,” tandas Sapulette.

Sebelumnya diberitakan koran ini, berkas kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi PLTMG di Desa Sawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru, kembali dilakukan audit ulang oleh tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku.

Proses audit ulang ini dilakukan sesuai permintaan penyidik Kejati Maluku, mengingat telah diterbitkannya surat perintah penyidikan (sprindik) baru, pasca putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka terhadap Fery Tanaya.

“Terkait perkara pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG Namlea, auditor akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara kembali,” ujar Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, 2 November lalu.

Terpisah, Kepala BPKP Maluku, Rizal Suhaeli, yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, berkas perkara ini diaudit ulang, mengingat penyidik melakukan penyidikan ulang terkait kasus ini.

“Jadi kita akan audit ulang berkas perkara itu. Sebelumnya kerugian negara yang diaudit mencapai Rp 6 miliar lebih,” ungkap Kepala BPKP Maluku, Rizal Suhaeli, pekan kemarin.

Kata dia, proses audit untuk perkara ini sudah berjalan, mengingat penyidik marathon melakukan penyidikan terhadap perkara ini. “Penyidik minta ulang proses audit. Kami audit kembali, dan sudah jalan sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, hasil audit BPKP Maluku menemukan kerugian negara Rp 6 miliar lebih dalam pembelian lahan seluas 48.645, 50 hektar di Desa Sawa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Tahun 2016 oleh PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Lahan itu dibeli dari pengusaha Ferry Tanaya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG ) 10 megawatt.(SAD).

Comment