by

Jaksa Tetapkan Dua Tersangka Proyek MP3KI

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru akhirnya dua orang tersangka, pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Desa Kojabi-Balatan.

Dua tersangka tersebut, yakni, Salmon Gainau dan Daud Ubwarin. Demikian ungkap Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (25/11).

Penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan setelah Penyidik Kejari Kepulauan Aru menggelar ekspos atau gelar perkara kasus itu, pada tanggal 23 November 2020 lalu.

“Dari seluruh berkas, setelah kita pelajari dan dalami, kedua orang tersebut berhubungan langsung dengan tugas dan fungsinya dalam proyek tersebut, dimana Salmon Gainau sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Daud Ubwarin sebagai Bendahara. Sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Taberima.

Selain kedua tersangka tersebut, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan bisa ada tambahan tersangka baru, setelah diterbitkan Sprindik khusus untuk melanjutkan pemeriksaan tersangka.

“Jadi tidak tutup kemungkinan ada penambahan tersangka setelah sprindik keluar,” tambah Taberima.

Memang akuinya, proses penetapan tersangka di kasus itu cukup lama, dari tahun 2017 lalu. Itu disebabkan, belum ada Sprindik baru. Sehingga tim penyidik harus mempelajari kembali seluruh berkas perkara sebelumnya.

Dengan ditetapkan dua tersangka tersebut yang dilanjutkan dengan penerbitan Sprindik khusus, Taberima mengatakan, akan dilakukan kembali pemeriksaan para saksi. Bila ada temuan baru, maka seluruh saksi juga akan diperiksa kembali.

“Sehingga tidak menutup kemungkinan bisa ada muncul tersangka baru nantinya, setelah pengembangan dan pemeriksaan tersangka yang telah di agendakan pekan depan,” tandasnya.

Untuk diketahui, proyek MP3KI jembatan yang menghubungkan Desa Kojabi-Balatan di Kecamatan Aru Tengah Timur dilakukan sejak 2014 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar.

Kasus ini mulai dilidik Kejari Kepulauan Aru sejak 1 September 2016 lalu. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2017 lalu, pihak BPMD dimintai keterangan. Pada awal Februari 2018, tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Maluku bersama Penyidik Kejari Kepulauan Aru turun ke lokasi proyek, Desa Koijabi-Balatan. Selanjutnya pada April 2018, tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku sudah selesai melakukan audit dan menetapkan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar lebih. (WAL)

Comment