by

Jaksa Tolak Materi Eksepsi Sekda Buru

Ambon, BKA- Materi eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan tim PH terdakwa Sekda Buru, Ahmad Assagaf, yang meminta agar membatalkan semua dakwaan JPU Kejati Maluku pada sidang sebelumnya, ditolak oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang diketuai Achmad Attamimi.

Hal ini disampaikan Attamimi pada sidang pembacaan tanggapan atas eksepsi yang disampaikan tim PH terdakwa, di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ahmad Hukayat Cs. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Marten Fordatkosu, Senin (21/9).

Attamimi yang merupakan Kepala Seksi Penuntutan Kejati Maluku, mengatakan, selain meminta untuk membatalkan semua eksepsi terdakwa, JPU juga meminta hajelis hakim dapat memberikan putusan sela perkara ini ke pembuktian perkara.

“Jadi eksepsi yang dimasukan oleh PH itu sudah masuk dalam pokok perkara. Untuk itu, melalui persidangan ini, kami meminta agar majelis memutuskan agar sidang perkara ini dilanjutkan ke agenda selanjutnya, yakni, pembuktian perkara dipersidangan,” ungkap Attamimi, seraya menyerahkan nota tanggapan atas eksepsi/keberatan yang diajukan PH dalam sidang tersebut.

Sebelumnya diberitakan koran ini, tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sekda Buru, Ahmad Assagaf, masing-masing, Boyke Lesnussa, Raymond Tasaney, Yostevan Aryanto Widodo, Ambo Kolengsusu dan Marten Fordatkosu, meminta kepada ketua majelis hakim agar membatalkan seluruh isi dakwaan JPU Kejati Maluku terhadap klien mereka, dan meminta agar dia dikeluarkan dari tahanan.

Penegasan ini disampaikan salah satu tim penasehat hukum (PH) terdakwa, Marten Fordatkosu, saat membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (17/9) lalu.

Menurut Fordatkosu, dalam isi dakwaan JPU, tidak pernah merincikan apa itu tugas dan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan JPU Achmad Attamimi.

Menurut dia, dakwaam JPU dilihat kabur, karena perbuatan terdakwa dalam perkara a quo yang dalam dakwaan penuntut umum, ternyata setelah diteliti oleh tim PH, perbuatan terdakwa dirincikan sejak tanggal 16 April 2018 sampai 31 Desember 2018. Padahal sejak tanggal 16 April 2018, terdakwa sudah digantikan oleh Saksi Masri M.

Sebelumnya, JPU dalam dakwaanya mendakwa kedua terdakwa, masing-masing, Sekda Buru Ahmad Assagaf bersama rekannya La Joni Ali, dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang (UU), Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor, Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Paal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Modus operansi yang dilakukan kedua terdakwa, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah untuk belanja barang dan jasa Sekretariat Daerah tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, yakni, melakukan belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Misalnya, belanja perawatan kendaraan bermotor senilai Rp 180. 188.705.00, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 2.400.000,00.

Kemudian belanja dipertanggungjawabkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dengan item-item, belanja peralatan kendaraan bermotor senilai Rp. 2.516.1114.000,00, belanja sewa Sarana mobilitas senilai Rp. 4.558.4000,00, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp. 4.037. 725.000,00, selanjutnya BPO direalisasikan lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia senilai Rp.33.660.000,00.

Dari total dana tersebut, ditemukan jumlah nilai kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai hitungan BPK sebesar Rp. 11.328.487.705,00. (SAD).

Comment