by

Jangan Ada Tumpang Tindih Proyek, Rovik: Koordinasi Lintas Sektor Penting

Ambon, BKA- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku diminta dapat membangun koordinasi lintas sektor, dalam berbagai pembangunan infrastruktur di Maluku.

Koordinasi penting dilakukan, agar setiap pembangunan infrastrutur dapat lebih mengedepankan skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Komisi III DPRD Maluku dalam rapat bersama dengan Dinas PUPR, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara (Malut), Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Maluku, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang Komisi III, Jumat (29/1).

Rapat itu membahas hasil on the spot Komisi III dan mendengar masukan-masukan seputar penanganan sejumlah kerusakan ruas Jalan, jembatan dan perbaikan talud, yang ada di 11 kabupaten/kota lewat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021.

Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, meminta, agar kewenangan penanganan sejumlah kerusakan ruas jalan, jembatan maupun talud, harus bisa dipilah-pilah, antara kewengan kabupaten/kota, provinsi dan pusat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih proyek antara satu dengan yang lain.

“Ada dana alokasi khusus, ada dana inventaris daerah, itu harus semua dimiliki. Saya sepakat dengan pa Kadis PUPR kordinasi dengan Balai, misalnya pembangunan jalan, kemudian kebutuhan talud di Provinsi. Namun tetap dikordinasikan,” ujarnya.

Sebaliknya, kabupaten/kota juga melihat, mana yang harus bisa dikerjakan dan mana yang tidak bisa dikerjakan. Jika pekerjaan sudah dilakukan provinsi maupun pusat, jangan lagi diprogramkan. Sehingga keadilan dalam pembangunan bisa merata.

“Saya kira apa yang sudah dikerjakan oleh dinas terkait dengan balai di pusat itu, sudah benar. Dengan terus membangun kordinasi di semua stakholder, sehingga semua bisa berjalan sesuai apa yang harapkan bersama,” harapnya.

Terhadap itu, matan anggota DPRD Kota Ambon dua priode itu, sangat memberikan apresiasi kepada pihak balai dan jajaran, serta Dinas PUPR Maluku, yang sudah bekerja sejak tahun 2020 dengan baik, meskipun ada beberapa catatan yang harus menjadi untuk dievaluasi. (RHM)

Comment