by

Jangan Lagi Ada ODGJ Dipasung

beritakotaambon.com – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir Intan, berharap, jangan lagi ada masyarakat Maluku yang dipasung.

Untuk itu, Andi menyayangkan pemasungan yang dilakukan terhadap empat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, karena itu merupakan perlakuan yang tidak manusiawi.

“Selaku anggota Komisi IV yang membidangi kesehatan, itu sangat sayangkan ada masyarakat Maluku dengan gangguan jiwa yang tidak ditangani secara baik alias dipasung. Ternyata setelah kita cek, mereka (ODGJ) itu ada dipusat kota atau kabupaten, yakni, Kota Tual dan Kabupaten Aru. Sehingga ini perlu ada penanganan serius dari Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten kota maupun provinsi,” tegas Andi, Rabu (8/9).

Yang paling disayangkan, katanya, belum fasilitas kesehatan bagi ODGJ di kedua kabupaten/kota tersebut. “Kelihatannya tidak ada Rumah Sakit Khusus Jiwa. Seharusnya mereka itu dapat ditangani secara serius di RSKJ, dan itu hanya ada di Kota Ambon,” jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku itu.

Baca juga: ODGJ Dipasung, Pemda Tual dan Aru Diam

Karena itu, Andi berharap, Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat memfasilitasi keempat ODGJ itu, untuk dirujuk ke RSKJ Nania Ambon. Sehingga mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

“Tapi ini kadang-kadang dilema juga, mungkin pihak keluarga tidak mau jauh dari pasien. Tapi harus mau gimana, dari pada dipasung, maka harus dirawat dengan baik. Jadi sebagai anggota Komisi IV yang membidangi kesehatan, kami merasa prihatin dan menyayangkan itu. Seharusnya Pemda kabupaten harus menyediakan fasilitas RSKJ atau yang bersifat regional,” terangnya.

Seharusnya, kata Andi, ada satu RSKJ regional yang ditempatkan diwilayah Tenggara, untuk penanganan ODGJ dilingkup Kota Tual, Maluku Tenggara (Malra) dan Aru.

“Pemerintah sudah harus merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang kesehatan jiwa. Kalau bisa, jangka panjang bisa dibangun fasilitasnya. Kalau bicara undang-undang, kalau tidak ada fasilitas, mau gimana dan itu manjadi tanggung jawab Pemda setempat,” cetusnya.

Untuk itu, tambahnya, Komisi IV akan membahas hal itu bersama Dinkes Maluku, dengan harapan, ada fasilitas kesehatan jiwa yang dibangun di kabupaten/kota.

“Kalau ada celahnya, pembangunan fasilitas kesehatan juga bisa dibangun disana,” tutup Andi.(RHM)

Comment