by

Janji Kejari Aru, Hanya Isapan Jempol

Ambon, BKA- Penanganan kasus dugaan korupsi proyek MP3KI Desa Koijabi-Balatan tahun 2014 senilai Rp 3,4 miliar, terkesan jalan di tempat pasca ditangani Penyidik Kejari Kepulauan Aru sejak tahun 2016.

Penyidik Kejari setempat selalu beralasan kalau keterbatasan anggaran dalam penanganan proyek yang merugikan negara miliaran rupiah tersebut. Padahal, proyek tersebut mulai dilidik oleh Kejari Kepuluan Aru sejak 1 September 2016. Dan pada 12 Juni 2017 BPMD Kabupaten Kepulauan Aru sudah dimintai keterangan ihwal pencaian anggaran terhadap proyek bermasalah itu.

Sedangkan diawal Februari 2018, Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Maluku bersama Penyidik Kejari Aru turun ke lokasi proyek (Desa Koijabi-Balatan). Selanjutnya April 2018, Tim Auditor (BPKP Maluku telah selesai melakukan audit dan menetapkan kerugian negara sebesar Rp1 miliar Iebih.

Alhasil di tahun 2020, Kasi Pidsus Kejari Aru, Sesca Taberima mengaku akan menggelar ekspos tersangka di awal Oktober 2020. Naasnya, lagi-lagi janji Kasi Pidsus tidak terealisasi.

Sesca Taberima yang dikonfirmasi BeritaKota Ambon, pekan kemarin via Whatsaapnya mengaku, kalau pihak Kejari Aru telah melakukan ekspose awal tahap satu penetapan tersangka. Namun ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi. Untuk itu, kemungkinan pertengahan November 2020 pihaknya sudah ekspose penetapan tersangka.

“Kami sudah lakukan ekspose awal tahap 1 penetapan tersangka. Namun masih ada beberapa dokumen yang perlu kami lengkapi. Sehingga kalau tidak ada halangan, maka pertengahan bulan November akan kami lakukan ekspose penetapan tersangka,” ungkap Taberima.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Aru melalui Kasie Pidsus, Sesca Taberima berjanji akan tuntaskan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebesar Rp 3,4 miliar tahun anggaran 2014 itu, terkesan jalan di tempat.

Hal ini membuat Politisi PDl-Perjuangan, Amus Gainau angkat bicara pada awal November 2020 kemarin. Dia mengaku kesal lantaran kasus yang merupakan peninggalan penyidik Kejari Aru sebelumnya, hingga kini tak mampu dituntaskan.

Menurut dia, kasus dugaan korupsi MP3KI Desa Kojabi-Balatan ini, merupakan kasus peninggalan Kasi Pidsus, Eka Polipung. Dalam penanganannya sudah ada hasil audit dari BPK. Dan merupakan pekerjaan rumah bagi Kasi Pidsus baru Sesca Taberima, untuk segera dituntaskan. Dengan menggelar penetapan para tersangka selanjutnya disidangkan.

Sialnya, hingga bulan September, kasus tersebut belum juga tuntas. Bahkan penetapan tersangka pun belum ada.

“Ini kasus peninggalan Kasi Pidsus sebelumnya. Lantas kenapa Kasi Pidsus baru tidak mampu tuntaskan kasus ini. Padahal hasil audit BPK sudah jelas ada kerugian negara, dan para saksi juga sudah di periksa. Lantas kenapa penetapan tersangka dalam kasus ini masih molor. Ada apa dengan penyidik di kejari Aru,” heran Gainau. (WAL)

Comment