by

Jargon Kalwedo Ditolak Latupati Pulau Moa

Ambon, BKA- Gelombang zz terhadap penggunaan kata “Kalwedo” sebagai jargon politik salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), terus mendapat penolakan oleh masyarakat.

Penolakan kali ini datang dari Latupati Pulau Moa. Bahkan mereka telah menyurati pihak Bawaslu Kabupaten MBD, meminta agar salam Kalwedo tidak boleh dipergunakan sebagai jargon politik, sehingga harus ditanggalkan atau dilepas.

Sebagaimana salinan surat pernyataan sikap penolakan penggunaan kata Kalwedo sebagai jargon politik, yang diterima redaksi BeritaKota Ambon, Selasa (22/9), surat dengan nomor: 04/LPTI P-Moa/IX/2020, tertanggal 21 September 2020 itu ditandatangani oleh Yosias Kliwas selaku Ketua Latupati Pulau Moa, Izak Markus selaku Wakil Ketua, Wilson Meikdely selaku Sekretaris, Elias Tenggawna selaku Bendahara, Marnex B. Tanody (anggota), Lumosterd H. Tetrapoik (anggota) serta Yahya Tmaneha (anggota).

Isi surat pernyataan itu, menyebutkan, Latupati Pulau Moa sebagai forum pimpinan seluruh kepala desa yang ada di Pulau Moa, sangat berkepentingan agar proses Pilkada yang akan digelar di Kabupaten MBD tidak megurangi atau mendistorsi pergaulan-pergaulan masyarakat, yang selama ini telah berlangsung dengan aman dan damai.

Menurut mereka, salam Kalwedo merupakan salam khas seluruh masyarakat MBD yang mengandung nilai budaya dan adat istiadat, yang kemudian digunakan dalam setiap perjumpaan sosial orang perorang maupun antar kelompok, acara pemerintahan bahkan acara keagamaan.

“Salam Kalwedo adalah milik semua masyarakat MBD yang mengandung nilai pemersatu, kebersamaan, saling mencintai orang basudara, salam identitas atau jati diri yang patut dijaga untuk tidak menjadi luntur atau mengarah keluar dari hakekatnya selama ini,” isi surat itu.

Latupati Pulau Moa juga menilai, penggunaan salam Kalwedo oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten MBD sebagai jargon politik, secara sadar telah keluar dari hakekat nilai yang terkandung dalam salam Kalwedo dan mempengaruhi perilaku pergaulan masyarakat, yang selama ini menggunakan salam tersebut dalam aktivitas bermasyarakat.

Selain itu, penggunaan salam Kalwedo sebagai jargon politik paslon tertentu telah membuat keresahan ditengah masyarakat, yang membuat berbagai lapisan masyarakat sungkan dan ragu untuk menggunakannya, karena tidak mau dipandang sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu.

“Latupati Pulau Moa tidak memperdebatkan aspek hukum dalam penggunaan salam tersebut. Akan tetapi, dikhawatirkan penggunaan kata Kalwedo sebagai jargon politik, dianggap sebagai ancaman penyelenggaraan Pilkada MBD tahun 2020 yang bermartabat, aman, damai, dan tidak menimbulkan konflik ditengah masyarakat.

Karena penggunaan Kalwedo sebagai jargon paslon tertentu, dapat membuat destruksi terhadap aspek nilai dan falsafah yang terkandung didalam Salam Kalwedo itu sendiri,” tutup isi surat Latupati Pulau Moa. (LAM)

Comment