by

Jembatan Waibobot SBT Mangkrak 10 Tahun

Ambon, BKA- Hampir 10 tahun proses pengerjaan Jembatan Waibobot di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mati suri atau mangkrak.

Sampai sekarang belum ada tanda-tanda kelanjutan pekerjaan proyek jembatan, yang rencananya dibangun sepanjang sekitar 980 meter itu, untuk menghubungkan Kecamatan Siwalalat-Werinama.

Jembatan Waibobot dikerjakan sejak 2012 lalu, merupakan program proyek tahun jamak atau multiyears yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010-2012 sebesar ratusan miliar rupiah.

Terhadap hal itu, Komisi C DPRD Kabupaten SBT meminta pihak Kejaksaan untuk menindaklanjuti mangkraknya proyek tersebut. Karena selain merugikan keuangan negara miliaran rupiah, juga merugikan dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD SBT dari Fraksi Gerindra, Costansius Kolafeka, menyampaikan penyesalannya terhadap proyek Jembatan Waibobot yang mangkrat tersebut.

Bukan hanya itu, hal yang sama juga dia tujukan bagi pembangunan Jembatan Waitusa dan Waipulu, yang saat ini proses pengerjaannya tengah dihentikan.

“Baik yang namanya proyek Waitusa-Waipulu maupun Waibobot, merupakan akses jembatan yang masuk dalam kategori proyek Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk proyek jembatan,” tewrang Kolafeka.

Warga SBT, katanya, sangat berharap agar jembatan-jembatan penghubungan tersebut dapat segera kembali dikerjakan, sebagai akses menuju Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa proyeknya hanya dibiarkan terbengkalai begitu saja, tanpa ada perhatian serius dari pemerintah.

“Sebagai Anggota Komisi C, tetap mendorong dan melakukan
pressure untuk percepatan pencapaian pembangunan yang ada di SBT. Karena ini soal hak masyarakat terhadap pembangunan dan infrastruktur lainnya, dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Khusus proyek Jembatan Waibobot yang mangkrak kurang lebih 10 tahun, sebagai anggota DPRD SBT, Kolatfeka meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu, harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya yang belum selesai.

Selain itu, penting juga dilakukan langkah hukum lewat kejaksaan, agar bisa menelusuri mangkaraknya proyek tersebut. Sebab bisa dipastikan, ada kerugian negara dibalik proyek yang sudah dikerjakan, tapi belum bisa diselesaikan.

“Ini penting juga untuk jaksa melakukan telaah terhadap proyek jembatan Waibobot yang mangkrak. Selai merugikan uang negara, juga merugikan masyarakat SBT pada umumnya,” tegasnya.

Karena itu, kata Kolafeka, siapa pun yang terlibat dalam kasus mangkraknya jembatan Waibobot, harus bisa bertanggung jawab secara hukum. Jika terbukti ada kerugian negara, harus tetap dipidanakan sesuai keputusan hukum yang ditetapkan.

Kondisi proyek Jembatan Waibobot saat ini sangat memperihatinkan. Sehingga hampir dipastikan, itu merupakan proyek buang-buang anggaran. Karena hampir pasti, tidak bisa dilanjutkan.

Buang-buang anggaran itu dapat terlihat pada pekerkajaan Abutment atau kepala jembatan, yang merupakan bagian dari konstruksi bawah jembatan yang terdapat pada kedua ujung pilar-pilar jembatan, yang berfungsi untuk mendukung atau memikul seluruh beban bangunan di atasnya.

Abutment sendiri sebagai konstruksi penahan dan menerima beban-beban yang berasal dari bangunan atasnya, untuk kemudian menyalurkan beban-beban yang diterimanya tersebut ke pondasi. Selanjutnya, pondasi yang juga berfungsi sebagai penahan tanah, akan meneruskan beban tersebut ke tanah dengan aman. Sehingga kestabilan tanah terjaga.

Namun sayangnya, Abutment yang dibangun dengan menggunakan APBD Maluku bertahun-tahun lama itu, tak berguna. Bahkan, dari belasan abutment yang dibangun, dua diantaranya telah roboh dan satu lainnya tergantung atau miring dari posisinya.

Dari informasi yang diterima dari salah satu sumber terpercaya, proyek Jembatan Waibobot itu dikerjakan diera kepimpinan Karel Albert Ralahalu sebagai Gubernur Maluku, melalui Satker Dinas PU yang saat itu dipimpin Antonius Sihaloho.

Akibat jembatan itu tidak selesai dikerjakan, masyarakat di sebagian Seram Selatan sampai Batuasa, setiap musim hujan sulit melintasi sungai Waibobot. Arus air yang mengalir terlalu deras, sehingga bisa mengancam jiwa akibat terbawa arus sungai sampai ke laut.

“Selain tingkat sendimen atau timbunan pasir tanah dan batu yang sudah cukup tinggi, jika terjadi curah hujan lebat, mengakibatkan banjir dan luapan airnya sejajar dengan Abutment,” pungkas sumber itu.(RHM)

Comment