by

Jika Fery Tanaya Tersangka, PLN Juga Tersangka

Ambon, BKA- Pengacara Fery Tanaya, Henry Lusikooy, mengatakan, peran PLN Wilayah Maluku tidak bisa dilepaskan dari kasus dugaan korupsi penjulan lahan untuk pembangunan kantor PLTMG di Kabupaten Namlea.

Sebab pada kasus itu, PLN merupakan pihak yang mengelola uang negara. Sedangkan Fery Tanaya merupakan pihak yang menerima uang itu.

Jika memang Kejati Maluku kembali menetapkan Fery Tanaya sebagai tersangka, maka pihak PLN juga harus ikut ditetapkan sebagai tersangka dikasus itu.

“Ini kan menurut pengakuan auditor BPKP waktu kemarin klarifikasi Fery Tanaya di Kejati, bahwa, atas perbuatan Abdul Gafur selaku pihak pengukur Tanah, membuat Fery Tanaya dengan PLN korban. Nah, ini kan pengakuan BPKP sendiri. Maka otomatis, jika Fery Tanaya dijadikan tersangka, maka PLN juga harus tersangka dong,” kata Lusikooy, ketika ditemui di kantor Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (26/11).

Lanjutnya, jika versi Kejati pada kasus itu ada kesalahan membayar, karena itu tanah negara, maka PLN sebagai pengguna anggaran juga harus bertanggungjawab.
Karena pihak pengguna anggaran dan menerima anggaran sama-sama bertanggungjawab.

“Kalau memang versi Kejati seperti itu (tanah negara), makanya kita mau lihat, siapa-siapa yang harus bertangungjawab, apakah PLN masuk atau tidak,” katanya.

Disinggung soal jika memang Fery Tanaya dijadikan sebagai tersangka, Lusikooy mengaku, hal tersebut merupakan kewenangan Kejati. Namun sebagai kuasa hukum, pasti mereka akan menguji bukti-bukti yang ada.

“Dan bagi saya begini, berani tidak, Kejati tetapkan PLN sebagai tersangka. Itu kan pengakuan BPKP sendiri,” katanya.

Lusikooy mengungkapkan, Fery Tanaya diklarifiksi oleh auditor BPKP dengan tiga pertanyaa. Yakni, bagaimana dia memperoleh tanah itu, dan pertanyaan lainnya.

Ada satu pertanyaan di BAP yang salah dipahami auditor BPKP, yakni terkait bukti surat Erfak. “Bukti surat Erfak itu kan atas nama Yacob Wakano. Jadi yang jual tanah Erfak itu bukan Fery Tanaya. Tapi dijual oleh ahli Waris Yacob Wakono ke Fery Tanaya, dan dibuat akte jual belinya oleh PPAT. Jadi kalau bilang tanah Erfak tidak bisa di jual beli, masa seorang camat tidak mengetahui tentang aturan itu. Pasti dia tahu lah, karena sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan karena sudah dikuasai sekian lama, perkebunan Fery Tanaya ada disitu. Dan juga diakui Pemerintah Negeri Lilialy, bahwa itu tanah milik ahli waris Yacob Wakano. Sehingga Wakano memberikan kuasa menjual melalui Saherlawan, yang kemudian menjualnya ke pak Fery Tanaya,” jelas Lusikooy.

Menurutnya, selama ini Fery Tanaya tidak pernah menawarkan untuk membeli. Namun mereka yang menawarkan, agar dia membelinya. Sehingga kemudian dibuat akta oleh PPAT.

“Makanya kalau Kejati bilang itu tanah negara. Kita kemarin klarifikasi pertanyakan, kalau memang tanah negara, maka harus tunjukan buku aset negaranya. Hanya saja mereka tidak bisa membuktikan. Sehingga bisa kita berkesimpulan, bahwa tanah itu tidak masuk aset negara,” pungkasnya.(SAD)

Comment