by

JOIN Polisikan Oknum Pembuat Black Campaign

Ambon, BKA- Kuasa Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga dan Muin Sogalrey (JOIN), Senin (7/12) kemarin, telah menyambagi Mapolres Kepulauan Aru untuk membuat laporan polisi (LP) terhadap black campaign (kampanye hitam) yang ditujukan kepada klien mereka.

“Jadi Senin kemarin, kita dari kuasa hukum pasangan JOIN sudah membuat LP. Kami tidak pandang bulu, siapa yang terlibat akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tandas Ketua Tim Kuasa Hukum JOIN, Gusti Teluwun, saat dihubungi koran ini, Rabu (9/12).

Disebutkan, setelah pihaknya mengkaji black campaign yang di alamatkan kepada paslon JOIN itu, maka pihaknya berkesimpulan sesuai data valid bahwa selebaran itu tidak benar. Sebab, berbeda jauh dari fakta di lapangan.

“Jadi setelah kita kaji sesuai selebaran itu, maka kesimpulannya tidak benar. Olehnya itu, kami sudah resmi membuat LP,” imbuh dia.

Disebutkan, ada 3 orang oknum yang dilaporkan ke Polres Kepulauan Aru, yakni SM, JN dan OS. Ketiganya dilaporkan dengan dugaan telah melakukan black kampaign kepada paslon JOIN, dengan menyebarkan selebaran di masyarakat.

Dalam selebaran itu, dituliskan Johan Gonga selaku Bupati tidak menyelesaikan pembangunan Puskesmas Rawat Nginap di Desa Mesiang, Kecamatan Aru Selatan senilai Rp 6 miliar. Padahal puskesmas yang di maksudkan itu, telah diresmikan oleh bupati Johan Gonga.

‚ÄĚKami perlu tegaskan untuk diketahui masyarakat kabupaten kepulauan Aru dari Godor Juirin sampai Jurin Toi-Toi, bahwa Puskemas Rawat Nginap yang dimaksud faktanya di lapangan sudah diresmikan. Dan telah digunakan oleh masyarakat Desa Mesiang di Kabupaten Kepulauan Aru,” bebernya

Gusti mengaku, untuk memulihkan nama baik klialennya, selaku kuasa hukum pihaknya telah mengambil langkah-langkah hukum. Baik itu di proses secara pidana umum pada Polres Kepualauan Aru dengan dugaan melanggar pasal 12, 13, 310 dan pasal 311 KUHPidana, maupun akan di proses pada Bawaslu Kepulauan Aru.

“Kami berharap jika ada temuan yang sama seperti selebaran tersebut, kiranya dapat melaporkan kepada Bawaslu, Panwascam atau dapat menghubungi Tim Hukum Join pada Sekretariat JOIN,” harapnya. (WAL)

Comment