by

JPU Siapkan Saksi Memberatkan di Korupsi ADD Labuan

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai mengaku, akan menyiapkan saksi-saksi memberatkan untuk kepentingan persidangan ADD dan DD di Desa Labuan yang menyeret dua terdakwa masing-masing Penjabat Kepala Desa Labuan,Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), dan Taradji Letahit (49), Kasi Pembangunan Negeri Labuan.

“Jadi kita sudah siapkan saksi memberatkan, hanya saja, sidang belum bisa jalan, karena libur natal dan tahun baru. Kita akan lanjut sidang pada 5 Januari 2021 nanti,” ungkap JPU, Azer Jongker Orno saat dihubungi koran ini, Selasa (29/12).

Kata dia, dipersidangan tersebut, karena Pengacara terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi fakta. “Sidang tahun depan kita sudah diagenda pemeriksaan saksi-saksi fakta. Kita akan buktikan kalau perbuatan terdakwa itu benar sesuai yang termuat dalam dakwaan kita,” tandasnya.

Sebelumnya, diberitakan koran ini, kedua terdakwa diseret ke meja hijau di Pengadilan Tipikor Ambon karena melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan ADD dan DD Tahun 2017-2018 Desa Labuan, pada sidang, Selasa (15/12).

Sidang perdana dengan mendengarkan dakwaan JPU tersebut, dipimpin ketua majelis hakim Feliks R. Wuisan dibantu Jenny Tulak dan Herry Liliantoro selaku hakim anggota, sementara kedua terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Yunan A. Takandengan.

JPU Azer Jongker Orno dalam dakwaannya mengancam kedua terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31,tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

JPU dalam berkas dakwannya mengatakan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada Tahun2017 dan 2018. Dimana pemerintah Desa Labuan mendapat ADD dan DD dari pemerintah nilainya miliran rupiah. Namun nyatanya di lapangan, terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), dan Taradji Letahit (49) mengelolanya secara sepihak.

Modus korupsi yang dilakukan adalah, mereka membuat kwitansi tidak benar,Mark-up, kegiatan fiktif. Kegiatan fiktif diantaranya mengadaan Baliho Transparansi penggunaan ADD, Papan Informasi, pengadaan Meja Kursi untuk kantor Negeri. Sedangkan untuk modus mark-up, yakni belanja upah kerja dan beberapa item kegiatan lainnya yang bayar tidak sesuai namun dinaikan harga dalam kwintasi pertanggungjawaban.

“Akibat dari perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp.642.137.218,00,” ungkap JPU dalam berkas dakwaanya. (SAD)

Comment