by

Juknis Penyaluran Dana Gempa Rugikan Warga

Ambon, BKA- Usai warga Kota Ambon, khususnya penerima bantuan gempa 2019 yang dibuat pusing dengan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan tersebut, giliran warga Kabupaten Maluku Tengah yang merasa dirugikan dengan juknis penyaluran tersebut.

Pasalnya, dari sekian bantuan dana yang diterima warga yang terdampak bencana 2019 lalu, warga harus membayar lebih untuk memperoleh bahan bangunan yang diatur secara kelompok oleh tim fasilitator, yang dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.

Hal ini membuat Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala angkat bicara karena merasa juknis yang diturunkan BNPB Pusat merugikan warga, selaku penerima bantuan gempa 2019.

Menurut Sangkala, masyarakat Maluku Tengah saat ini resah dengan sistim penyaluran dana bantuan gempa 2019.

“Yang kita tahu kalau saat ini di Malteng sedang disalurkan dana bantun gempa. Namun warga merasa resah dengan sistim pengelolaan dana tersebut. Saya sendiri kaget dengan aturan baru atau juknis yang dikeluarkan Pempus tentang sistim penyalurannya,” ungkap Sangkala, saat menghubungi koran ini, Jumat (18/12).

Politisi PKS Maluku ini menilai, awalnya masyarakat diminta membuka rekening perorangan, dan kemudian diharuskan membuat rekening kelompok. Selanjutnya warga yang mengelola dana untuk menyelesaikan pembangunan harus lewat fasilitator, dan mereka harus membeli bahan bangunan dalam bentuk kelompok dan di suplai lewat suplayer.

Untuk itu, Sangkala ingatkan, agar BPBD Maluku segera melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Kemudian pastikan hak-hak masyarakat tidak dikorbankan. Karena banyak informasi selisih harga yang diberikan suplayer yang berbeda jauh dengan harga di toko-toko bangunan. Sehingga dinilai merugikan warga penerima bantuan.

“Contoh, alau mereka tahu di toko harga semen 60 ribu, tapi suplayer memberikan 75 ribu, terima di tempat. Tentunya ini sangat merugikan warga,” kesalnya.

Disinggung soal dugaan adanya permainan dari tim fasilitator, Sangkala mengaku, dari informasi yang diterima, mereka mendapatkan standarisasi harga yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota, dengan rens harga ketika barang diterima di tempat dengan harga berbeda. Dan ini dilaporkan masyarakat setelah menghitung harga barang bangunan di toko bangunan.

“Misalnya beli semen 65 ribu, dengan ongkos maka harga wajar berapa ? Maka pemerintah daerah harus mendampingi, agar tidak memberi ruang pada fasilitator dan suplayer menentukan harga diluar kewajaran,” tandasnya.

Sangkala berharap, BPBD benar-benar memposisikan diri untuk mengawasi penyaluran bantuan, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Dan harus mensosialisasikan hal ini dengan baik kepada masyarakat Juga pastikan hak-hak masyarakat tidak dirugikan dengan adanya peraturan baru.

“Banyak masyarakat yang keberatan dengan model ini (juknis). Dan harus di fasilitasi, jangan sampai kemudian menimbulkan konflik baru. Untuk itu BNPB dan Pemda melakukan monitoring terhadap hal ini,” harapnya.(RHM)

Comment