by

Juru Bayar Akui Palsukan Tanda Tangan

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Trantib) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Yandri Andries, yang bertindak sebagai juru bayar honorarium pengamanan tempat karantina Covid-19, mengaku, melakukan pemalsuan tanda tangan dan melakukan pencairan honorarium itu secara sepihak.

Hal ini disampaikan Yandri dalam rapat dengar pendapat lanjutan yang digelar Pansus Covid-19 DPRD MBD, Kamis (8/4).

Menurutnya, pemalsuan tanda tangan dilakukan kepada enam anggota Sat Pol PP, yang terlibat dalam petugas pengamanan tempat karantina.

Pemalsuan tanda tangan dan penggunaan dana honorarium yang bersumber dari anggaran penanggulangan Covid – 19 tahun 2020 itu, dilakukan atas perintah mantan Kasat Pol PP MBD, Daniel Saknohsiwy. Jumlah anggaran yang tidak disalurkan kepada keenam anggota tersebut sebesar Rp 9.000.000.

Dirinya mengaku, siap bertanggung jawab terkait persoalan penyalahgunaan anggaran tersebut. “Saya mengaku telah memalsukan tanda tangan keenam anggota Sat Pol PP, agar mempermudah proses pencairan. Uang tersebut tidak diberikan kepada mereka dan digunakan untuk kepentingan pribadi, bersama Mantan Kasat Pol PP pada waktu itu,’ ungkapnya.

Pansus Covid-19 yang mendengar pengakuan Yandri, meminta agar dilakukan penggantian dana tersebut dalam waktu dekat. Yandri menyetujui hal itu, dan akan dipenuhi pada Juli 2021 mendatang.

Terpisah, salah satu anggota Sat Pol PP MBD yang merupakan petugas pengamanan tempat karantina, Frets Imsula, merasa tidak puas dengan tanggapan juru bayar tersebut.

Menurutnya, tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan tindakan melanggar hukum. Selain itu, dia berkeberatan terkait waktu pergantian dana yang tidak sesuai. Karena dana pengamanan tersebut merupakan hak yang harus dibayarkan tepat waktunya.

“Kita sudah menunggu kepastian selama kurang lebih satu tahun. Kalau baru akan diganti pada bulan Juli, tentu hal ini tidak sesuai. Apalagi telah diakui, bahwa dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan lain, yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Imsula.

Atas dasar itu, Imsula kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres MBD, sehingga Yandri Andries untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dan atas kesepakatan bersama, Yandri Andries kemudian membuat pernyataan, untuk mengganti dana pengamanan secara pribadi kepada Fretsz Imsula sebesar Rp 1.500.000 pada 9 April 2021, hari ini.(GEM)

Comment